Jakarta, denting.id – Pemerintah mengebut pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dengan target rampung dan siap diresmikan pada 2028. Proyek KIPP yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) ini digadang-gadang menjadi simbol percepatan pembangunan dan penguatan tata kelola pemerintahan di Papua.
“Semoga pembangunan daerah DOB ini harapan besar kami akan diresmikan Bapak Presiden di tahun 2028,” kata Ribka Haluk, Kamis (26/02/206).
Menurut Ribka, percepatan pembangunan KIPP terus dikawal melalui koordinasi intensif antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan KIPP mencakup kantor gubernur, DPR, Majelis Rakyat Papua (MRP), infrastruktur sanitasi, hingga jalan penunjang yang dinilai krusial bagi operasional pemerintahan di DOB.
Ia menegaskan, pembangunan KIPP harus tetap mengedepankan kepastian hukum dan sinergi lintas kementerian/lembaga. Meski masih ada sejumlah aspek hukum yang perlu menjadi perhatian di beberapa wilayah, pendekatan dan koordinasi dengan gubernur serta pemangku kepentingan terus dilakukan agar target 2028 dapat tercapai.
Ribka juga meminta dukungan penuh dari gubernur, Forkopimda, dan masyarakat di empat DOB Papua agar pembangunan KIPP berjalan tanpa hambatan. Menurutnya, keberhasilan KIPP bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga simbol kehadiran negara di wilayah otonomi baru.
Di sisi lain, Diana Kusumastuti menyampaikan progres pembangunan KIPP di tiga provinsi menunjukkan perkembangan signifikan. Papua Barat Daya telah rampung, Papua Selatan bahkan sudah difungsionalkan, sementara Papua Tengah memasuki tahap pelaksanaan konstruksi.
Adapun Papua Pegunungan masih menunggu dokumen feasibility study (FS) dan master plan sebagai dasar percepatan pembangunan KIPP. Dokumen tersebut ditargetkan tersedia pada 2026 agar tahapan pembangunan bisa segera dimulai.
“Saya berharap 2028 sesuai dengan kita rapat dengan Komisi II (DPR RI) kemarin, itu bisa difungsionalkan dan bahkan mudah-mudahan bisa diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk empat DOB yang ada di Papua,” ujar Diana.
Dengan status KIPP sebagai bagian dari PSN, pemerintah optimistis seluruh pusat pemerintahan DOB Papua dapat berdiri dan berfungsi optimal pada 2028, sekaligus memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Bumi Cenderawasih.
