Jakarta, denting.id – Polemik keanggotaan Indonesia dalam forum BoP atau Board of Peace semakin memanas. Berbagai elemen masyarakat mulai dari ulama, akademisi, mahasiswa hingga organisasi masyarakat sipil ramai-ramai mendesak pemerintah menarik Indonesia dari forum BoP yang dinilai kehilangan legitimasi.
“Kami mengultimatum Presiden beserta jajarannya untuk memenuhi tuntutan ini dalam kurun waktu 3×24 jam sebelum turunnya murka rakyat Indonesia,” kata perwakilan Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia, Fathimah Azzahra, dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).
Desakan keluar dari BoP muncul setelah operasi militer Amerika Serikat bersama Israel ke wilayah Iran yang memicu kemarahan publik. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan gugurnya sejumlah tokoh penting Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khosseini Khamenei.
Aliansi mahasiswa menilai keberadaan Indonesia dalam BoP perlu dievaluasi karena forum tersebut dinilai tidak lagi mencerminkan semangat perdamaian dunia, khususnya terkait konflik di Palestina.
Desakan serupa juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui tausiyah bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026, MUI meminta pemerintah segera mencabut keanggotaan Indonesia dari BoP.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim menilai forum BoP kehilangan legitimasi setelah tindakan militer yang dilakukan Amerika Serikat bersama Israel.
“Karena itu, BoP semakin kehilangan legitimasi moral, politik, dan bahkan hukum karena telah nyata tak berguna untuk menciptakan perdamaian sejati dan apalagi keadilan,” ujar Sudarnoto.
Tekanan terhadap keanggotaan Indonesia di BoP juga datang dari kalangan akademisi. Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid menilai keterlibatan Indonesia dalam BoP berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi serta prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“UII mendesak pemerintah untuk mengundurkan diri dari Dewan Perdamaian (BoP),” kata Fathul.
Menurutnya, forum BoP yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berisiko mencederai konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Sementara itu, Forum Alumni Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menilai kredibilitas moral BoP semakin melemah setelah operasi militer AS dan Israel terhadap Iran.
“Kredibilitas moral inisiator BoP menjadi sangat lemah ketika justru melakukan pelanggaran hukum internasional dan memicu perang,” ujar juru bicara forum tersebut, Ridha Saleh.
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari puluhan organisasi juga menyoroti proses bergabungnya Indonesia dalam BoP yang dinilai tidak melalui pembahasan terbuka bersama DPR maupun publik.
Direktur Imparsial Ardi Manto mengatakan keputusan strategis seperti bergabung dengan BoP seharusnya dilakukan secara transparan.
“Bukan diputuskan secara tertutup,” kata Ardi.
Di tengah derasnya kritik terhadap BoP, pemerintah menyatakan bahwa pembahasan terkait forum tersebut untuk sementara dihentikan karena fokus perhatian dunia saat ini tertuju pada konflik yang memanas di kawasan Teluk.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan seluruh agenda pembahasan BoP saat ini ditunda.
“Sekarang pembicaraan BoP semuanya on hold, ya. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran,” ujar Sugiono di Istana Kepresidenan Jakarta.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menandatangani piagam keanggotaan BoP dalam Forum Ekonomi Dunia di Swiss pada Januari lalu. Forum BoP sendiri diklaim bertujuan menangani konflik di berbagai wilayah dunia, termasuk konflik di Gaza, Palestina.
