Jakarta, denting.id – Polemik keanggotaan Indonesia dalam forum BoP atau Board of Peace kembali menjadi sorotan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani memberi sinyal bahwa Indonesia berpeluang keluar dari BoP setelah muncul berbagai dinamika geopolitik internasional yang memicu evaluasi terhadap peran forum BoP tersebut.
“Bagi Indonesia, masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh Presiden. Kita bisa saja, kapan saja bisa keluar, tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Muzani menjelaskan bahwa sejak awal Indonesia bergabung dalam BoP dengan harapan forum tersebut mampu mempercepat proses menuju kemerdekaan Palestina serta membantu pembangunan kembali wilayah Palestina yang terdampak konflik.
Namun perkembangan situasi global, termasuk serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran, membuat pemerintah Indonesia mulai meninjau kembali efektivitas peran BoP dalam menjaga perdamaian dunia.
Menurut Muzani, dinamika geopolitik tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk mengevaluasi keterlibatan Indonesia dalam forum BoP.
Ia menyebut Presiden juga telah menyampaikan pandangannya mengenai situasi global dalam sebuah diskusi kebangsaan yang digelar di Istana Merdeka.
Dalam forum tersebut hadir sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 KH Ma’ruf Amin.
Muzani mengatakan para tokoh tersebut memberikan berbagai pandangan terkait kondisi geopolitik dunia dan masa depan peran Indonesia dalam forum BoP.
“Pandangan-pandangannya ada yang kritis, tajam, ada yang saran, ada yang lebih merupakan pemikiran-pemikiran, dan semua pandangan itu diterima oleh Presiden dengan baik,” ujar Muzani.
Ia menambahkan bahwa berbagai masukan dari para tokoh bangsa tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dalam menentukan langkah kebijakan terkait posisi Indonesia di forum BoP.
Keanggotaan Indonesia dalam BoP sendiri menjadi perhatian publik setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari lalu. Peristiwa tersebut memicu perdebatan luas mengenai relevansi dan legitimasi forum BoP sebagai lembaga yang diklaim bertujuan menciptakan perdamaian dunia.
