Jakarta, Denting.id — Upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan yang dilakukan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dinilai berhasil menjaga inflasi tetap terkendali selama Ramadan 2026, meskipun terjadi peningkatan permintaan masyarakat.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada periode Ramadan 2026 tercatat sebesar 0,68 persen secara bulanan (month-to-month). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi pada periode Ramadan 2022 dan 2025. Sementara itu, inflasi pangan juga masih berada dalam kondisi yang relatif terkendali.
Komponen volatile food pada Februari 2026 tercatat sebesar 2,50 persen (m-to-m) dengan andil 0,41 persen terhadap inflasi umum bulanan. Secara tahunan, inflasi kelompok ini berada pada level 4,64 persen, masih berada dalam rentang sasaran pemerintah yang berkisar antara 3 hingga 5 persen.
Mayoritas komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang, daging, telur, dan minyak goreng tercatat memberikan kontribusi terhadap inflasi umum kurang dari 1 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Fluktuasi harga juga masih berada dalam kisaran Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah.
Kepala BPS Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa secara umum harga pangan masih berada pada kondisi yang relatif aman.
“Beberapa hal yang perlu menjadi pemahaman kita bersama tentang inflasi Februari 2026, karena kalau kita lihat memang untuk harga volatile food dan harga pangan secara year on year masih relatif aman. Tentunya beberapa komoditas di beberapa kabupaten/kota perlu mendapatkan perhatian, terutama cabai rawit, telur ayam ras, dan daging ayam ras,” ujarnya di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (3/3/2026).
Sepanjang Februari 2026, Bapanas mengintensifkan berbagai program stabilisasi pangan. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah dilaksanakan sebanyak 1.586 kali di 291 kabupaten/kota pada 33 provinsi. Jumlah tersebut meningkat hingga 116,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain itu, melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), hampir 10 ton cabai rawit dimobilisasi ke wilayah Jakarta dan Nusa Tenggara Barat. Termasuk di antaranya pengiriman 4,3 ton cabai dari Sulawesi Selatan yang biaya distribusinya ditanggung pemerintah guna merespons dinamika harga di sejumlah wilayah.
Untuk komoditas beras, penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025 oleh Perum Bulog telah mencapai 1,025 juta ton hingga akhir Februari 2026, dengan realisasi penyaluran pada Februari sebesar 136 ribu ton. Pada 2026, program SPHP beras akan dilanjutkan dengan target penyaluran mencapai 828 ribu ton, disertai program SPHP jagung pakan sebesar 242 ribu ton untuk menjaga stabilitas harga di sektor perunggasan.
Menjelang Idulfitri 2026, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat.
Pengawasan rantai pasok juga diperkuat melalui Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan yang telah melakukan pemantauan di 28.270 titik di seluruh Indonesia. Pemantauan tersebut mencakup berbagai lini distribusi, mulai dari produsen, agen, distributor, grosir hingga ritel.
Langkah-langkah tersebut mendapat apresiasi dari akademisi IPB University sekaligus pengamat ekonomi pangan Prima Gandhi. Ia menilai kebijakan intervensi berbasis data serta pemantauan harga secara harian terbukti efektif meredam potensi gejolak harga di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadan.
Menurutnya, keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan merupakan hasil kerja kolaboratif berbagai pihak, termasuk Bapanas, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, serta pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kenaikan harga bahan makanan relatif sangat terkendali. Artinya pangan tidak menjadi penyumbang utama inflasi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa fluktuasi harga berbagai komoditas strategis masih berada dalam batas kewajaran dan sesuai dengan ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah.
Khusus untuk komoditas cabai, Prima menilai kenaikan harga yang sempat terjadi masih dalam batas yang wajar. Menurutnya, respons cepat pemerintah dalam menyalurkan tambahan pasokan dari sentra produksi utama seperti Jawa Tengah hingga Sulawesi Selatan ke berbagai pasar induk mampu menekan potensi lonjakan harga.
“Dengan pengelolaan pasokan yang terkoordinasi dan respons kebijakan yang cepat, stabilitas harga diharapkan terjaga hingga Idulfitri. Daya beli masyarakat terlindungi, dan petani tetap memperoleh kepastian pasar,” pungkasnya.
