Jakarta, Denting.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan terus melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyerap berbagai masukan dari daerah. Evaluasi ini dilakukan agar program prioritas pemerintah tersebut dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Juru Bicara BGN, Dian Fatwa, mengatakan pihaknya aktif mengumpulkan informasi dari berbagai pihak di daerah, termasuk dari wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Informasi tersebut diperoleh melalui jaringan koordinator program MBG hingga masukan dari media.
“Dari situ kita bisa melihat apa saja yang perlu diperbaiki,” ujar Dian saat ditemui di Mataram, Jumat (13/3/2026).
Menurutnya, laporan dari lapangan menjadi bahan penting bagi BGN untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG yang kini telah dijalankan di berbagai daerah di Indonesia.
“Evaluasi ini penting agar pelayanan dalam program MBG semakin baik dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran,” kata Dian.
Selain memastikan manfaat gizi bagi masyarakat, BGN juga menekankan bahwa program MBG harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal itu dilakukan dengan melibatkan pemasok bahan pangan lokal dalam operasional dapur program tersebut.
Dian menjelaskan, setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan melibatkan sedikitnya 15 pemasok bahan pangan. Kebijakan ini diterapkan agar rantai pasok tidak dikuasai oleh satu pihak saja.
“Tidak boleh ada dominasi atau monopoli dari satu supplier,” tegasnya.
Baca juga: BGN Minta Pengelola SPPG Tak Terpancing Isu Viral MBG, Fokus Jaga Kualitas dan Keamanan Pangan
BGN berharap skema tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal di sekitar dapur MBG.
