Bogor, denting.id — Untuk mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru, Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan daerah lainnya untuk segera mengadakan pelatihan manajemen risiko.
Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa pelatihan ini sangat penting agar ASN memiliki kesadaran, integritas, dan pemahaman yang memadai dalam menghadapi potensi pelanggaran di lingkungan kerjanya.
“Saya berharap masing-masing kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor, memberikan pelatihan tentang manajemen risiko kepada ASN baru,” ujar Zudan, Sabtu (19/4/2025).
Zudan merinci beberapa aspek penting yang perlu ditekankan dalam pelatihan tersebut. Pertama, pelatihan terkait tata kelola keuangan agar ASN tidak terjebak dalam pengelolaan anggaran yang berisiko, seperti defisit atau kebocoran pendapatan daerah.
“Manajemen risiko dalam tata kelola keuangan itu penting, termasuk bagaimana menghindari defisit dan mengoptimalkan pengumpulan pendapatan,” jelasnya.
Kedua, pelatihan harus mencakup aspek hukum agar ASN tidak terseret dalam persoalan hukum, baik secara sengaja maupun tidak sadar. Menurut Zudan, integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Baca juga : UNG Berduka: Rektor Eduart Datangi Keluarga Korban Hanyut
“Jangan sampai ada ASN yang melakukan tindakan disertai niat jahat, karena itu bisa menjadi pintu masuk masalah hukum,” tegasnya.
Selain itu, pelatihan juga harus meliputi manajemen risiko operasional, seperti kemampuan merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, terutama dalam pelayanan dasar seperti kesehatan.
“Misalnya, jangan sampai rumah sakit kehabisan obat, atau puskesmas kekurangan dokter dan bidan. Itu semua adalah bentuk risiko operasional yang perlu dicegah,” tambah Zudan.
Ia menekankan bahwa jika berbagai risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada reputasi pemerintah daerah. Ketidakpercayaan publik bisa muncul akibat lemahnya pengelolaan dan pelayanan publik.
“Kalau terjadi risiko hukum, operasional, atau keuangan, maka akan berdampak pada reputasi. Pemerintah bisa tidak dipercaya lagi. Ini yang selalu saya pesankan kepada seluruh ASN,” pungkasnya.
Dengan adanya pelatihan manajemen risiko sejak dini, diharapkan ASN baru di Kabupaten Bogor bisa lebih siap dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas, serta turut memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Baca juga : Dukung Pendidikan, PT MIP Salurkan Seragam dan Perlengkapan Sekolah di Lahat
