Jakarta (denting.id) – Sejumlah pengurus anak cabang (PAC) PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I mendatangi Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (7/5), untuk menyampaikan aspirasi agar hak politik Tia Rahmania dipulihkan sebagaimana amanat rakyat dan putusan pengadilan.
Aksi ini dipimpin oleh Ketua PAC Warunggunung Asep Safrudin, Ketua PAC Rangkasbitung Budi, dan Ketua PAC Cibeber Ade Ayi Supriatna. Mereka menyerahkan dokumen berisi suara konstituen kepada DPP, dengan harapan Ketua Umum PDIP dapat menindaklanjuti isi aspirasi tersebut secara bijak dan objektif.
“Kami datang ke DPP untuk melakukan komunikasi dengan DPP dalam rangka menyampaikan suara rakyat: menuntut mengembalikan hak Tia Rahmania sebagaimana amanat rakyat,” ujar Asep.
Menurut Asep, kunjungan ini merupakan inisiatif mandiri dan lahir dari kesadaran kolektif para kader di tingkat kecamatan. Mereka juga mengkritisi komitmen anggota DPR RI dari Dapil yang sama, Bonnie Triyana, yang dinilai tidak sejalan dengan semangat perjuangan bersama struktur partai dan rakyat.
Menanggapi persoalan hukum yang melibatkan Tia Rahmania, Asep merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 603/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst yang menyatakan bahwa tuduhan terhadap Tia terkait penggelembungan suara tidak terbukti. “Putusan pengadilan sudah jelas, untuk tunduk dan patuh. Jadi DPP harus obyektif dan profesional dalam mengambil keputusan,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Sabtu (19/4), sejumlah PAC PDIP Banten juga sempat mendatangi kantor DPP membawa tuntutan serupa.
Sekjen MPR RI Harapkan Kompetensi CPNS Baru Perkuat Kelembagaan
Dalam waktu yang sama, di Kompleks Parlemen Senayan, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah juga menyampaikan harapannya terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan MPR RI. Saat membuka orientasi CPNS Tahun 2024/2025, ia menekankan pentingnya latar belakang pendidikan dan semangat inovasi para pegawai baru dalam memperkuat peran kelembagaan MPR.
“Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seleksi memang sudah dilakukan secara nasional dan transparan, namun sekarang latar belakang pendidikannya lebih merata dan lebih baik,” ujar Titi, sapaan akrab Siti Fauziah, Kamis (8/5).
Tahun ini, Setjen MPR RI menerima 23 CPNS, terdiri dari 14 lulusan Strata 1 (S1) dan 9 lulusan Diploma 3 (D3), yang mengisi sejumlah posisi strategis seperti auditor, protokol, dan staf Sistem Informasi dan Dokumentasi (SID).
Menurut Titi, pembekalan awal ini penting untuk menyelaraskan para CPNS dengan nilai-nilai kebangsaan dan tugas kelembagaan MPR, serta sebagai langkah awal dalam integrasi budaya kerja yang produktif dan adaptif.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi oleh generasi muda, khususnya Generasi Z dan Alpha, dalam menyosialisasikan nilai-nilai Empat Pilar MPR secara kontekstual dan sesuai zaman.
“Teknologi kini hadir di setiap sisi kehidupan, maka pemanfaatannya harus menjadi bagian dari strategi kerja generasi muda di MPR,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum Setjen MPR RI Dyastasita WB menambahkan bahwa meskipun orientasi hanya berlangsung satu hari, tahap ini sangat penting dalam membekali CPNS sebelum mereka memasuki unit kerja masing-masing. Ia memastikan para peserta akan mendapat pelatihan lanjutan dan fasilitasi pendidikan demi mendukung kontribusi optimal mereka bagi lembaga.
