Jakarta,denting.id – Langkah kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak militer akhirnya menarik perhatian Istana.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengkaji kebijakan tersebut secara menyeluruh.
“Kita akan pelajari dulu, karena ini kebijakan baru di daerah. Selama tidak melanggar hukum dan hak asasi, tentu bisa dibahas,” ujar Hasan saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).
Hasan juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengawal efektivitas program ini. Ia membuka ruang kritik dan masukan dari masyarakat.
“Ya nanti kita kaji juga bersama apakah ini bisa efektif menurunkan kenakalan,” katanya.
Apakah pelatihan militer bisa jadi solusi pendidikan alternatif? Publik pun kini menanti langkah selanjutnya dari pemerintah pusat.
Baca juga : Babak Belur! Megawati Semprot Kader PDIP
Baca juga : Proyek Waduk Bulango Makan Korban, Polisi Selidiki
