Jakarta, Denting.id — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan perlunya perubahan paradigma dalam pendekatan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam pertemuan bersama para pendamping sosial di Bandar Lampung, Senin (12/5/2025), ia menegaskan bahwa fokus program bantuan sosial perlu bergeser dari sekadar perlindungan menuju pemberdayaan masyarakat.
“Kita harus mengubah paradigma, bantuan sosial (bansos) itu sementara, berdaya itu selamanya,” ujar Gus Ipul dalam sambutannya.
Menurut Gus Ipul, program seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan merupakan bentuk intervensi sementara untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin, kecuali bagi lansia dan penyandang disabilitas. Tujuan akhirnya adalah membuat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mandiri secara ekonomi.
Gus Ipul menargetkan setiap pendamping PKH dapat mengantarkan minimal 10 KPM untuk lulus dari kepesertaan bantuan (graduasi) setiap tahunnya. Bahkan, akan diadakan seremoni wisuda bagi mereka sebagai bentuk penghargaan dan motivasi.
“Saya di Universitas Brawijaya Malang menggraduasi keluarga-keluarga yang sudah naik kelas. Pakai toga seperti mahasiswa. Ini keluarga-keluarga miskin yang tidak lulus SD, tapi lihat mereka seperti lulusan Harvard,” katanya.
Gus Ipul juga menyoroti pentingnya kerja berbasis data dan sistem yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Hal ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kini menggantikan DTKS sebagai rujukan penentuan penerima manfaat bantuan sosial.
DTSEN mengklasifikasikan kesejahteraan dalam 10 desil, dengan desil 1 dan 2 sebagai kelompok termiskin yang menjadi prioritas intervensi. Verifikasi dan validasi data dilakukan setiap tiga bulan untuk memastikan ketepatan sasaran.
“Setelah datanya didapat, yang paling miskin itu diintervensi dengan perlindungan dan jaminan sosial. Setelah itu baru kita dorong untuk pemberdayaan,” jelasnya.
Bagi KPM yang belum dapat diberdayakan secara langsung, akan diberikan layanan rehabilitasi sosial atau medis terlebih dahulu sebelum diarahkan ke program pemberdayaan.
Di akhir arahannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya perubahan cara berpikir, bekerja berdasarkan data, mengikuti proses bisnis, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan dengan pemerintah daerah.
Arahan tersebut mendapat respons positif dari para pendamping PKH. Salah satunya, Erna Wijayanti, pendamping di Desa Jagabaya 1, Way Halim, Bandar Lampung.
“Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Menteri Sosial secara langsung. Semoga dengan target graduasi 10 KPM dalam satu tahun saya bisa melaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Baca juga : Menag Nasaruddin Umar: Pesparani Bukan Sekadar Syiar, Tapi Penghayatan Iman dan Jiwa
Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota Komisi VIII DPR RI Aprizi Alam, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.
