Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, angkat bicara menyikapi klarifikasi yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam rapat paripurna DPRD pada Kamis (22/5/2025). Klarifikasi tersebut merespons polemik yang mencuat usai pernyataan Dedi dalam Musrenbang di Cirebon yang dinilai merendahkan peran legislatif.
Sebelumnya, pada Jumat (16/5/2025), Fraksi PDIP sempat melakukan aksi walkout saat sidang pembahasan dua Raperda dibuka oleh Iwan. Mereka menuntut klarifikasi langsung dari Gubernur terkait pernyataannya.
Menanggapi hal itu, Iwan menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka Dedi yang bersedia memberikan klarifikasi secara langsung di forum resmi.
“Beliau memahami dinamika yang terjadi sebagai bagian dari autokritik, dan kebersamaan dengan legislatif tidak bisa ditinggalkan,” ujar Iwan pada Minggu (25/5/2025).
Meski begitu, Iwan menegaskan pentingnya keterlibatan DPRD dalam setiap kebijakan strategis di Jawa Barat. Menurutnya, seluruh kebijakan yang berdampak luas wajib dibahas bersama legislatif sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Ia juga menyoroti gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang dikenal ‘gerak cepat’ dalam menangani persoalan di lapangan. Iwan mengakui bahwa ada persoalan yang bisa diselesaikan secara langsung oleh gubernur, namun tetap perlu pendekatan kelembagaan.
“Harus dibedakan mana yang bisa ditindaklanjuti pribadi, mana yang perlu koordinasi kelembagaan. Melibatkan dinas dan DPRD adalah bagian dari sistem yang harus dijalankan,” tambahnya.
Iwan menilai penting bagi Gubernur untuk memperkuat dasar hukum dalam setiap kebijakan yang diambil di lapangan. “Kami ingatkan pentingnya dukungan regulasi agar pelaksanaan kebijakan tidak menyalahi aturan,” ujarnya.
Serukan Akhiri Polemik, Utamakan Dialog
Lebih lanjut, Iwan berharap agar ke depan tidak ada lagi polemik antara eksekutif dan legislatif yang mencuat di media sosial. Ia menekankan pentingnya penyelesaian perbedaan melalui forum resmi.
“Akan jauh lebih baik jika kita duduk bersama, bahas bersama setiap kebijakan yang akan berdampak pada masyarakat luas. Medsos bukan tempat debat antar pejabat,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan publik soal komitmen Dedi terhadap DPRD, Iwan menyatakan bahwa waktu akan membuktikan sejauh mana sinergi itu terbangun secara nyata.
“Ya, ke depan kita lihat komitmennya. DPRD tetap menjadi mitra strategis, bukan sekadar pemberi stempel,” tegasnya.
Dedi Mulyadi: Gaya Kepemimpinan Saya Demi Efektivitas
Dalam rapat paripurna, Dedi Mulyadi mengakui bahwa gaya kepemimpinannya kerap dinilai kontroversial dan cenderung “one man show”. Namun, menurutnya, langkah cepat dan taktis dibutuhkan untuk efektivitas kerja di lapangan.
“Kalau saya koordinasikan dulu ke jajaran, bisa jadi operasi gagal karena bocornya informasi. Strategi kejut itu penting,” kata Dedi.
Ia mencontohkan keberhasilannya dalam menertibkan penambangan liar sebagai hasil dari pendekatan langsung yang ia tempuh.
“Kini, penambangan liar bisa ditangani secara hukum berkat dukungan Kapolda,” ujarnya.
Dedi juga menyatakan apresiasi atas kritik yang dilontarkan DPRD. Menurutnya, itu menunjukkan bahwa fungsi pengawasan legislatif berjalan dengan baik.
“Saya berterima kasih atas kritik dari DPRD. Itu bagian dari demokrasi yang sehat,” pungkasnya.
