St. Petersburg, denting.id – Presiden Prabowo Subianto memenuhi undangan resmi Rusia di tengah undangan KTT G7 jadi simbol kuat arah politik luar negeri Indonesia: bebas, aktif, dan menjunjung tinggi kedaulatan nasional tanpa keberpihakan blok mana pun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menyatakan kebanggaannya atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. Ia menilai kunjungan tersebut bukan hanya memperkuat hubungan bilateral, tapi juga menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia yang nonblok dan berdaulat.
“Saya bangga karena kita tidak hanya berdaulat di bidang pangan, tetapi juga menunjukkan posisi yang tegas di bidang politik luar negeri. Indonesia hadir di Rusia saat banyak negara dunia terpolarisasi. Ini cerminan sikap nonblok kita,” ujar Zulhas saat mendampingi Presiden di St. Petersburg, Jumat (20/6).
Presiden Prabowo diketahui mendapat dua undangan penting di waktu yang hampir bersamaan: pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Kanada sebagai tamu kehormatan. Namun Presiden memilih menghadiri agenda resmi di Rusia.
“Pilihan beliau datang ke Rusia menunjukkan bahwa Indonesia tidak ikut arus geopolitik dunia yang terbelah. Kita tetap menjaga prinsip bebas aktif yang diwariskan sejak awal kemerdekaan,” lanjut Zulhas.
Selama kunjungan ke Rusia yang berlangsung 18–20 Juni 2025, Presiden Prabowo menghadiri dua agenda utama: kunjungan kenegaraan ke Istana Konstantinovsky dan pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin, serta menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 pada Jumat (20/6).
Zulhas juga mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan pemerintah Rusia kepada Presiden Prabowo dan rombongan. “Presiden Putin menyambut dengan penuh kehormatan. Nampak sekali bahwa hubungan kedua negara sangat dihargai,” ucapnya.
Kunjungan ini diyakini menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Rusia, khususnya di bidang energi, ketahanan pangan, dan kerja sama teknologi, tanpa mengorbankan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang independen dan bermartabat.
