Surabaya, denting.id — Arah pembangunan antara Surabaya, provinsi, dan pusat dinilai menjadi kunci mempercepat pemerataan layanan publik. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan agar hasil pembangunan lebih merata dan tepat sasaran.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, menyatakan dukungannya terhadap penyelarasan arah pembangunan Kota Surabaya dengan rencana pembangunan pemerintah provinsi maupun pusat. Menurutnya, sinkronisasi ini penting untuk menciptakan pembangunan yang holistik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Arah pembangunan Surabaya ini harus terkoneksi dan sejalan dengan RPJMD provinsi dan pusat. Di segala sektor,” ujar Bahtiyar saat ditemui di Surabaya, Jumat (11/7/2025).
Ia mencontohkan, dalam sektor pendidikan, rencana pembangunan empat SD negeri dan sembilan SMP negeri di Surabaya perlu diimbangi oleh pembangunan SMA negeri baru. Salah satu wilayah yang disebutnya masih kekurangan sekolah negeri adalah kawasan barat, seperti Sukomanunggal.
“Akses ke sekolah negeri itu yang ditunggu masyarakat. Kalau SD dan SMP dibangun, maka SMA juga perlu agar pendidikan berjenjang bisa dinikmati semua,” tambahnya.
Tak hanya pendidikan, Bahtiyar juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam sektor transportasi. Menurutnya, pembangunan double track jalur rel Surabaya–Sidoarjo harus terkoneksi dengan angkutan pengumpan (feeder) seperti bus Wira Wiri yang telah beroperasi.em
“Moda transportasi berbasis rel ini harus terkoneksi dengan sistem transportasi kota agar efisien dan dimanfaatkan maksimal oleh warga,” ucapnya.
Selain itu, Bahtiyar juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Litbang untuk mengambil peran lebih aktif sebagai koordinator pembangunan dan penyampai informasi kepada masyarakat.
“Bappeko harus jadi play maker. Harus jadi guiden. Sosialisasi RPJMD jangan hanya lewat dokumen, tapi juga harus menjangkau masyarakat bawah. Libatkan kelurahan,” tegasnya.
Dalam hal ketertiban lingkungan, Bahtiyar turut mendukung langkah Dinas Lingkungan Hidup Surabaya yang menggelar sayembara melaporkan pembuang sampah sembarangan, dengan imbalan Rp200 ribu. Menurutnya, ini adalah bagian dari upaya kolektif menjaga kota.
“Kesadaran menjaga saluran air itu penting. Membuang sampah sembarangan bisa bikin Surabaya banjir. Harus ada partisipasi warga,” ujarnya.
Terakhir, ia menyoroti sektor ekonomi rakyat, khususnya pasar tradisional yang dinilai belum menjadi pusat kegiatan ekonomi. Ia menyarankan agar Pemkot menggandeng pihak ketiga untuk merevitalisasi pasar agar lebih menarik dan ramai pengunjung.
“Pasar Blauran sudah tidak menarik, harus ada inovasi. Bandingkan dengan pasar modern di Citraland yang justru jadi jujugan. Perlu kolaborasi agar pasar rakyat hidup lagi,” pungkas Bahtiyar.
