Jakarta, Denting.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memperkenalkan struktur baru Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendukung Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026. Perombakan ini diumumkan saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (14/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani didampingi oleh tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) sekaligus, yakni Suahasil Nazara, Anggito Abimanyu, dan Thomas Djiwandono. Ia menegaskan pembagian tugas di antara ketiga wamen menggunakan sistem cross matrix, yang memungkinkan kerja lintas fungsi tanpa sekat eksklusif.
“Kami mencoba membagi tugas di antara tiga wamen meskipun menggunakan cross matrix, jadi tidak eksklusif. Contohnya, Pak Suahasil fokus pada bidang belanja dan organisasi, yang di-cross dengan Pak Anggito. Pak Anggito bertugas pada penerimaan negara dan di-cross dengan Pak Tommy (Thomas),” jelas Sri Mulyani.
Wamen Thomas Djiwandono sendiri mendapat tanggung jawab khusus di bidang pembiayaan, kekayaan negara, dan perbendaharaan, namun tetap bersinergi dengan Suahasil agar tidak ada sektor yang terlewat. “Kami menggunakan cross matrix karena seringkali tugas-tugas tidak berada di satu tempat, sehingga tidak ada fungsi yang kosong,” tambah Sri.
Perombakan Eselon I: Dirjen Pajak dan BKF Berganti Format
Selain pembagian tugas di level wakil menteri, Sri Mulyani juga mengumumkan sejumlah perubahan pada struktur eselon I Kemenkeu. Perubahan signifikan terjadi di Direktorat Jenderal Pajak yang kini dipimpin oleh Bimo Wijayanto, menggantikan pejabat sebelumnya.
Untuk posisi lainnya, beberapa pejabat mempertahankan jabatan mereka, antara lain:
Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai
Luky Alfirman sebagai Dirjen Anggaran
Askolani sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan
Rio Silaban sebagai Dirjen Kekayaan Negara
Astera Primanto sebagai Dirjen Perbendaharaan
Suminto sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR)
Heru Pambudi sebagai Sekretaris Jenderal
Awan Nurmawan sebagai Inspektur Jenderal
Sudarto sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)
Suryo Utomo sebagai Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen (BATI)
Satu langkah penting lainnya adalah pemisahan fungsi Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Fungsi ini kini dibagi menjadi dua direktorat jenderal baru:
Direktorat Jenderal Sistem Ekonomi dan Fiskal dipimpin oleh Febrio Kacaribu.
Direktorat Jenderal Sistem dan Pengendalian Sektor Keuangan dikomandoi oleh Masyita Crystallin.
Baca juga : Menteri PANRB Dorong Percepatan Digitalisasi Manajemen ASN, Wujudkan Layanan Terintegrasi Nasional
Sri Mulyani menyebut perombakan ini sebagai langkah untuk memastikan Kemenkeu lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan ekonomi nasional maupun global.
“Itu untuk perkenalan organisasi, kami akan menyampaikan mengenai rencana kerja anggaran,” pungkasnya.
