Denting Bogor:: pagi itu terdengar dari ruang rapat paripurna antara Pemerintah Kota Bogor dan DPRD yang membahas dua hal penting sekaligus: pertanggungjawaban APBD 2024 dan pengesahan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD 2024 secara umum telah berjalan sesuai aturan dan tahapan yang ditetapkan. Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan menjadi dua bidang dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi.
“Kalau yang 2024, sektor kesehatan dan sektor pendidikan yang serapannya paling tinggi,” ujar Dedie.
Selain menyelesaikan laporan keuangan daerah, rapat paripurna juga menetapkan sebuah regulasi penting: Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan. Perda ini menjadi tonggak bagi upaya Kota Bogor dalam menciptakan ruang yang lebih aman, adil, dan berdaya bagi perempuan di berbagai aspek kehidupan.
“Insyaallah sudah menjadi perda, dan selanjutnya tentu harus kita bahas detailnya bagaimana langkah-langkah yang harus diambil oleh Pemerintah Kota Bogor,” jelas Dedie.
Dalam kesempatan itu, Dedie juga menyoroti komitmen anggaran pendidikan pada rencana perubahan APBD 2025, di mana alokasi untuk sektor pendidikan telah menyentuh 27 persen dari total anggaran. Ini, menurutnya, adalah bukti konkret bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama Pemkot.
“Itu bentuk komitmen dari Pemerintah Kota Bogor, bagaimana sektor pendidikan menjadi perhatian kita,” tambahnya.
Selain itu, Dedie mengungkapkan bahwa Pemkot kini tengah fokus mencari solusi efisiensi operasional RSUD agar pelayanan publik di sektor kesehatan bisa kembali berjalan optimal. Perbaikan sistem manajemen rumah sakit, tegasnya, akan segera dilakukan.
“Insyaallah akan kita laksanakan dan kita akan segera tindak lanjut,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini tak hanya bicara angka, tapi juga arah. Di tengah berbagai tantangan, Kota Bogor tampaknya sedang membangun jalur ganda: merapikan urusan keuangan, sekaligus memperkuat nilai kemanusiaan.
