Denting Sukabumi — Semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan terus menggaung di Kota Sukabumi. Pemerintah Kota Sukabumi menunjukkan komitmennya dalam mendorong budaya inovasi melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Inovasi Daerah yang berlangsung pada Kamis (24/7), bertempat di aula Bappeda.
Kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses persiapan menuju Innovative Government Award (IGA) 2025, ajang nasional bergengsi yang mengapresiasi daerah-daerah paling inovatif di Indonesia. Hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, bersama jajaran kepala SKPD, camat, Direktur PDAM, serta para kepala puskesmas se-Kota Sukabumi. Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Awan Yanuarko.
Dalam sambutannya, Wali Kota Sukabumi menegaskan pentingnya pelaporan inovasi yang sistematis, terukur, dan akuntabel. Ia mendorong agar setiap perangkat daerah mulai dari kelurahan hingga SKPD menjadikan inovasi sebagai budaya kerja, bukan sekadar memenuhi tuntutan administratif.
“Inovasi tidak harus mahal atau rumit. Yang terpenting, mampu menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan persoalan layanan publik secara nyata,” ujar Ayep Zaki dengan penuh keyakinan.
Wali kota juga menyoroti perlunya penyelarasan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) agar birokrasi kota menjadi semakin profesional, efisien, dan bebas dari intervensi politik.
“Birokrasi kita harus berorientasi pada pelayanan. Bukan alat politik. Profesionalisme adalah pondasi utama yang harus dijaga,” tambahnya.
Tak hanya menekankan perbaikan internal, Ayep Zaki juga menyerukan lahirnya birokrasi wirausaha (entrepreneurial bureaucracy). Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan BLUD dan BUMD sebagai motor penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak boleh lagi mendengar ada BUMD yang merugi. Harus kita ubah menjadi lokomotif ekonomi daerah,” tegasnya lagi.
Mendorong Inovasi dari Hal-Hal Sederhana
Wali kota menyebut beberapa sektor krusial yang menjadi fokus pengembangan inovasi, seperti pengelolaan sampah, pengaturan pasar dan parkir, pelayanan air bersih oleh PDAM, hingga penataan ruang kota.
Inovasi-inovasi tersebut harus didasarkan pada data, selaras dengan indikator RPJMD, dan dipantau secara berkala melalui pelaporan yang ketat. Seluruh SKPD diwajibkan menyusun laporan inovasi dengan standar kualitas tinggi, tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat.
“Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, seluruh perangkat daerah harus menunjukkan kemajuan nyata dalam pelaporan dan pelaksanaan inovasi,” kata Wali Kota Sukabumi dengan penuh semangat.
Kolaborasi Multisektor untuk Kota yang Lebih Cerdas
Bimtek ini juga membuka ruang dialog interaktif antara pemangku kebijakan dengan para peserta. Ide-ide segar, kendala lapangan, serta strategi pelaporan yang lebih efektif menjadi bagian dari diskusi yang hidup dan konstruktif.
Ayep Zaki menekankan pentingnya kemitraan multisektor, mulai dari kerja sama dengan kementerian, dunia usaha, akademisi, hingga pelibatan komunitas dan potensi wakaf dalam pembangunan.
“Kota Sukabumi harus menjadi contoh bahwa inovasi tidak selalu berasal dari proyek besar. Bahkan inisiatif kecil pun, bila tepat guna, bisa menjadi solusi jangka panjang,” ungkapnya.
Langkah Nyata Menuju 10 Besar Kota Terinovatif
Pemerintah Kota Sukabumi membidik pencapaian ambisius: masuk dalam 10 besar kota terinovatif versi IGA 2025. Namun, lebih dari sekadar capaian, yang ingin ditekankan adalah terbentuknya budaya inovatif dan kolaboratif di seluruh lini birokrasi.
Melalui pelatihan seperti Bimtek ini, Pemkot Sukabumi tidak hanya menyiapkan laporan inovasi, tetapi sedang membangun kerangka kerja jangka panjang yang progresif dan berkelanjutan.
Dengan semangat “Denting Sukabumi” yang menggema sebagai simbol semangat perubahan, Kota Sukabumi terus melangkah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
