Denting Sukabumi — Gerakan ekonomi berbasis kerakyatan terus digalakkan oleh pemerintah. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan 80.081 Koperasi Merah Putih (KMP) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Sukabumi. Peresmian ini dilakukan secara daring pada Senin, 21 Juli 2025, melalui zoom meeting nasional yang turut dihadiri para kepala daerah dan perwakilan koperasi.
Di Kota Sukabumi, sebanyak 33 Koperasi Merah Putih tercatat ikut serta dalam peluncuran tersebut. Pemerintah pusat menyiapkan fasilitas plafond kredit sebesar Rp3 miliar per koperasi untuk memperkuat permodalan awal. Selain itu, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Wali Kota Ayep Zaki menyatakan komitmennya menyalurkan tambahan hibah daerah sebesar Rp20 juta per koperasi guna mendukung penguatan kelembagaan dan operasional koperasi-koperasi tersebut.
“Pemerintah Kota Sukabumi siap memberikan hibah sebesar Rp20 juta per koperasi. Tapi saya ingatkan, dana hibah ini akan diaudit oleh BPK. Maka harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan transparansi,” tegas Ayep Zaki di sela acara peresmian nasional, yang juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bobby Maulana dan perwakilan pengurus koperasi dari tujuh kecamatan di Kota Sukabumi.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal, terutama dalam memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Koperasi ini juga dirancang untuk memotong rantai distribusi yang terlalu panjang antara produsen dan konsumen, serta membantu menyalurkan berbagai kebutuhan pokok masyarakat secara lebih efisien dan murah.
“Mereka (koperasi) akan didampingi, dibina, diarahkan, dan profesional. Plafond Rp3 miliar ini bukan hibah, tapi kredit usaha yang dikelola secara sehat. Dari keuntungan koperasi lah nanti angsuran dibayarkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan dalam acara tersebut.
Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai simpul distribusi layanan masyarakat, termasuk penyaluran pupuk, tabung gas, dan program bantuan pemerintah lainnya. Untuk mendukung digitalisasi dan akses perbankan, koperasi akan bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti PT Pos Indonesia dan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), dan menjadi agen layanan keuangan seperti BRILink.
Dalam konteks Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi turut mendukung penuh gerakan koperasi ini dengan menyiapkan anggaran Rp14 miliar untuk membiayai proses legalisasi badan hukum koperasi melalui notaris. “Legalitas ini penting agar koperasi bisa bergerak lebih luas, mengakses pembiayaan, dan membangun jejaring antarwilayah,” kata Dedi.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pilar utama dalam menciptakan ekonomi kerakyatan yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.
