Denting Bogor — Dinamika internal mengguncang SMP PGRI Ciampea, Kabupaten Bogor, setelah belasan guru menyatakan pengunduran diri secara serentak. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk protes atas sejumlah kebijakan pimpinan sekolah yang dinilai tidak sejalan dengan semangat profesionalisme.
Salah satu guru yang turut mengundurkan diri mengungkapkan, keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama setelah berulang kali menyuarakan keberatan, terutama terkait pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP).
“Masalah utamanya soal kebijakan kepala sekolah, terutama mengenai dana PIP,” ujar salah satu guru
Selain persoalan PIP, guru tersebut juga menyoroti adanya kebijakan lain yang dinilai tidak sesuai aturan. Bahkan, para guru sempat membuat petisi kepada pihak yayasan agar kepala sekolah diganti. Namun, harapan itu tidak membuahkan hasil.
“Kami sudah mengadukan ke yayasan, meminta agar kepala sekolah tidak dinaikkan lagi, tapi nyatanya tetap dilantik kembali,” keluhnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala SMP PGRI Ciampea, Teti Haryati, membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Menurut Teti, pengunduran diri para guru lebih disebabkan oleh persoalan kesejahteraan.
“Tidak ada masalah besar. Ini soal kesejahteraan, dan itu wajar di sekolah swasta. Guru keluar-masuk adalah hal biasa,” tegas Teti.
Ia menjelaskan bahwa pihak sekolah tetap akan menjalankan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, meski sejumlah tenaga pengajar memutuskan hengkang.
“Kita bukan sekolah negeri. SPP hanya Rp40 ribu, siswa yatim dan tidak mampu dibebaskan dari biaya. Saya harus mengelola dana terbatas untuk operasional,” ujar Teti.
Meski demikian, polemik ini menjadi catatan penting bagi pengelolaan lembaga pendidikan swasta, khususnya terkait komunikasi internal, transparansi kebijakan, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
