Jakarta, Denting.id – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kembali melontarkan kritik tajam terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pidatonya di Kongres PDIP yang digelar di Bali, Sabtu (2/8/2025). Kritik tersebut muncul seiring dengan dinamika kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang belakangan mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pidatonya, Presiden ke-5 RI itu menyinggung bahwa Hasto hanyalah satu dari sekian banyak orang yang tidak mendapat keadilan hukum di negeri ini. Ia menyampaikan bahwa dalam zikir malamnya, ia kerap menyebut nama-nama yang menurutnya tidak diperlakukan adil oleh sistem hukum, termasuk Hasto.
“Setiap malam, kalau saya sedang berzikir, saya sebut nama-nama, termasuk Pak Hasto,” ujar Megawati.
“Saya minta kepada Yang di Atas, bukan minta apa-apa, keadilan yang hakiki pada orang-orang yang dari sisi hukum diperlakukan tidak adil. Banyak, Saudara-saudara. Pak Hasto itu hanya sebagai contoh soal saja,” tambahnya.
Megawati juga mengajak para ahli hukum untuk menegakkan keadilan secara lurus dan objektif, sesuai dengan filosofi Dewi Keadilan yang menutup matanya sebagai simbol penegakan hukum yang tidak memihak.
“Apakah kalian tidak punya anak-anak, tidak punya saudara? Kalau diperlakukan seperti itu, lalu bagaimana? Di mana kalian akan mencari keadilan yang hakiki?” tegasnya, menyuarakan keresahannya kepada publik.
Tak hanya itu, Megawati juga melontarkan sindiran langsung kepada KPK. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap lembaga antirasuah itu, yang menurutnya kini berjalan tidak seperti dulu saat dibentuk.
“Maaf ya, kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Saya lah yang membuat, namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Coba teman-teman, kalau sekarang modelnya kaya begini, lalu bagaimana? Kan aneh, saya merasa aneh kok,” ujarnya.
Sindiran tersebut tak lepas dari kasus hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto, yang diseret KPK atas dugaan penghalangan penyidikan dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024 terkait Harun Masiku.
Megawati pun mempertanyakan urgensi keterlibatan Presiden dalam kasus tersebut, setelah Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto.
“Masa urusan begini aja Presiden harus turun tangan? Coba pikirkan. Lho saya kan pernah presiden. Jadi setelah liku-likunya. Coba kalian kayak gitu. Ya kan ya? Lucu ya? Kenapa sih? Kok KPK jadi begitu?” tuturnya dengan nada sinis.
Baca juga : KPK Siap Lakukan Upaya Paksa terhadap 21 Tersangka Suap Dana Hibah Pemprov Jatim
Pernyataan Megawati ini menambah panas diskursus publik mengenai integritas dan arah penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap institusi KPK yang terus menuai sorotan.
