Jakarta, Denting.id – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/9/2025). Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi nasional pasca-demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah, sekaligus langkah pemerintah memperkuat perekonomian.
Rapat dihadiri jajaran menteri koordinator, di antaranya Menko PMK Pratikno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Sejumlah menteri teknis juga hadir, termasuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mendikti Brian Yuliarto, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
“Bapak Presiden memimpin rapat terbatas dan kami membahas penanganan residu-residu dari situasi satu minggu terakhir. Secara umum sudah semakin stabil, tapi fokus utama Presiden adalah pembangunan ekonomi yang harus tetap berjalan,” kata AHY usai rapat.
Menurut AHY, Prabowo meminta agar fasilitas umum yang rusak akibat kericuhan segera diperbaiki. “Pembangunan tidak bisa menunggu. Kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik di berbagai daerah harus segera ditangani,” ujarnya.
Fokus ke Pemulihan Ekonomi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, rapat juga menyoroti kondisi makroekonomi nasional. Menurutnya, situasi keuangan Indonesia relatif stabil. Nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.400 per dolar AS, sementara pasar saham sudah kembali menguat setelah sempat terkoreksi tipis.
“Secara mikro, setelah kejadian, pasar saham turunnya relatif tipis dan sudah rebound kembali,” ujar Airlangga.
Airlangga menyebut Presiden menekankan perlunya memperkuat stimulus ekonomi pada semester II 2025. Sejumlah program akan diperluas, mulai dari subsidi gaji bagi pekerja dengan pendapatan di bawah Rp10 juta, program padat karya, pembebasan PPh untuk sektor tertentu yang dinikmati 1,7 juta pekerja, hingga dukungan sektor perumahan melalui kredit usaha rakyat dan program renovasi rumah.
Pemerintah juga menyiapkan langkah pencegahan potensi PHK massal dengan deregulasi di sektor industri, terutama di Jawa. Kebijakan itu diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru. “Untuk pekerja kontrak satu tahun, pemerintah memastikan tetap mendapat fasilitas perlindungan ketenagakerjaan,” kata Airlangga.
Baca juga : Foto Prabowo Hilang di Surat Kabar Jepang, Warganet Ramai Beri Komentar
Terkait inflasi, Airlangga memastikan kondisinya terkendali. “Bulan lalu bahkan terjadi deflasi. Secara tahunan, inflasi berada di level 2,31 persen,” jelasnya.
