Jakarta, Denting.id – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPR RI, Rabu (17/9/2025).
Aksi ini disebut sebagai kelanjutan eskalasi perlawanan pasca tewasnya dua pengemudi ojol pada 28 Agustus 2025 lalu. Garda Indonesia menegaskan aksi tidak akan berhenti bila tuntutan mereka terus diabaikan pemerintah.
Tuntut Menteri Perhubungan Dicopot
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menegaskan bahwa salah satu tuntutan utama adalah pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, yang dinilai lebih berpihak pada aplikator ketimbang pengemudi.
“Garda bersama mahasiswa tidak akan surut melawan pemerintahan yang kami nilai pro kapitalis. Menteri lebih memilih duduk bersama para pengusaha aplikator dibanding mendengar keluhan ojol,” kata Igun dalam keterangannya, Senin (15/9/2025).
Garda menilai tragedi yang menewaskan dua pengemudi ojol, Affan Kurniawan di Jakarta dan Rusdamdiyansyah di Makassar, menjadi simbol perlawanan bahwa jika suara ojol diabaikan, potensi konflik sosial bisa semakin meluas.
“Selagi Presiden masih mempertahankan Dudy Purwaghandi, tuntutan utama ojol akan terus dihalangi,” tegas Igun.
Ribuan Massa Turun ke Jalan
Jumlah massa aksi diperkirakan mencapai 2.000 hingga 5.000 orang, terdiri dari pengemudi roda dua, driver mobil online, hingga kurir online. Garda menyebut kolaborasi dengan mahasiswa akan menjadi kekuatan besar yang tak bisa diremehkan pemerintah.
“Jangan sampai tragedi perlawanan rakyat seperti di Nepal terjadi di Indonesia. Sebelum terlambat, Presiden Prabowo harus segera mencopot menteri-menteri yang tidak pro rakyat, khususnya Menteri Perhubungan,” ujar Igun.
Tujuh Tuntutan Utama Garda Indonesia
1. RUU Transportasi Online segera masuk Prolegnas.
2. Potongan aplikator maksimal 10 persen.
3. Regulasi tarif antar barang dan makanan.
4. Audit investigatif potongan 5% hak ojol yang selama ini diambil aplikator.
5. Hapus program aplikator yang merugikan ojol, seperti aceng, slot, multi order, hingga member berbayar.
6. Ganti Menteri Perhubungan dengan sosok yang pro rakyat.
7. Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan dua pengemudi ojol.
Sementara itu, BEM UI membawa tuntutan tambahan “17+8” yang memperkuat agenda aksi gabungan ini.
PKS DKI: Negara Jangan Tutup Mata
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ade Suherman, menilai aksi ribuan pengemudi ojol menjadi alarm keras bagi pemerintah. Menurutnya, negara tidak boleh menutup mata terhadap ketidakadilan yang dialami pekerja digital.
Baca juga : Usai 14 Tahun Jadi Menkeu, Sri Mulyani Ingin Hidup Sebagai Warga Biasa
“Para pengemudi ojol ini sudah lama bekerja dalam situasi serba tidak pasti. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan pengakuan yang layak,” ujarnya.
