Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyoroti serapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga awal September 2025 telah mencapai Rp15,7 triliun. Menurutnya, keberhasilan penyerapan dana tidak sebanding jika kualitas pelaksanaan masih menimbulkan persoalan di lapangan.
“Kalau dana terserap tapi kualitas makanannya membahayakan, itu bukan keberhasilan. Kita tidak boleh terjebak pada pencapaian angka, tapi mengabaikan keselamatan anak-anak,” tegas politisi Fraksi PKS itu, Minggu (21/9/2025).
Pernyataan ini juga menanggapi komentar Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait kemungkinan realokasi anggaran MBG karena rendahnya serapan di beberapa wilayah. Iwan menilai kebijakan tersebut perlu dikaji matang.
“Kalau masalahnya di teknis dan manajemen, kenapa dananya yang harus dikorbankan? Solusinya belum tentu tarik anggaran, tapi perbaiki sistemnya. Kita berbaik sangka dulu pada pemerintah untuk kolaborasi membenahi,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), saat ini terdapat 8.344 unit Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) aktif. Jumlah itu ditargetkan mencapai 10 ribu unit pada akhir September dan 20 ribu pada Oktober, dengan estimasi serapan anggaran menembus Rp20 triliun dalam dua bulan ke depan.
Namun Iwan mengingatkan, peningkatan jumlah SPPG dan anggaran tidak akan berarti tanpa pengawasan ketat terhadap kualitas makanan. Ia mengusulkan pelibatan ahli pangan dan gizi, serta penguatan kerja sama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan di daerah.
“Tidak bisa hanya mengandalkan vendor. Harus ada tim quality control yang bekerja secara reguler dan independen. Ini soal standar kesehatan, bukan sekadar penyediaan makanan massal,” katanya.
Sebagai bentuk pengawasan publik, Iwan juga mengajak masyarakat dan orang tua siswa untuk aktif melaporkan jika menemukan makanan MBG yang tidak layak konsumsi.
Baca juga : Iwan Suryawan Desak BGN Perketat Pengawasan Kualitas Makanan MBG
“Ini bukan soal politik atau oposisi. Ini soal nyawa anak-anak kita. Semua pihak harus terlibat aktif — pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat luas,” pungkasnya.
