Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, memberikan tanggapan terkait penurunan anggaran tunjangan rumah jabatan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menilai pengurangan anggaran tersebut merupakan langkah wajar dalam konteks efisiensi dan penyesuaian terhadap kebutuhan aktual di lapangan.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat serta unggahan di akun resmi media sosial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, anggaran rumah jabatan gubernur sebelumnya mencapai Rp14 miliar per tahun atau sekitar Rp1,2 miliar per bulan. Dana itu mencakup kebutuhan rumah tangga dan operasional kedinasan gubernur di Gedung Pakuan, Bandung.
Namun, pada tahun anggaran terbaru, jumlah tersebut dikurangi menjadi sekitar Rp13 miliar. Penghematan dilakukan setelah evaluasi internal serta adanya perubahan dalam penggunaan fasilitas gubernur.
Iwan menilai kebijakan ini patut diapresiasi, terlebih karena Gubernur Dedi Mulyadi memilih tidak menempati rumah dinas Gedung Pakuan, dan lebih memilih tinggal di rumah pribadinya di Subang dengan menanggung sendiri seluruh biaya rumah tangganya.
“Beliau memilih tinggal di rumah pribadinya di Subang dan menanggung sendiri seluruh biaya rumah tangganya. Itu menunjukkan komitmen pribadi beliau dalam memberikan teladan kesederhanaan,” ujar Iwan.
Meski terjadi pengurangan, anggaran Rp13 miliar tetap dialokasikan untuk berbagai kebutuhan operasional gubernur, seperti gaji pegawai non-ASN, konsumsi tamu, belanja alat tulis kantor (ATK), hingga biaya listrik dan air.
Selain Gedung Pakuan, anggaran ini juga mencakup empat kantor wilayah kerja gubernur lainnya, yakni di Bogor, Purwakarta, Cirebon, dan Garut. Seluruh kantor tersebut membutuhkan biaya operasional yang signifikan, sehingga efisiensi anggaran tetap diperlukan.
“Selama tidak mengganggu fungsi pelayanan dan tugas kedinasan gubernur, pengurangan anggaran seperti ini patut didorong. Uang rakyat harus dikelola dengan penuh tanggung jawab,” tegas Iwan.
Baca juga : Iwan Suryawan Dorong Pengembangan Situs Gunung Padang Jadi Destinasi Kelas Dunia
Ia menambahkan, DPRD Jawa Barat mendukung langkah transparansi dan penataan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Harapannya, penggunaan APBD ke depan bisa lebih efisien, akuntabel, dan tepat sasaran.
