Bandung – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat skema bantuan keuangan infrastruktur bagi 27 kabupaten dan kota mulai tahun anggaran 2026.
Ia menilai, sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan daerah sangat diperlukan agar pembangunan yang berpihak kepada rakyat dapat terwujud secara merata.
“Pembangunan pro-rakyat baiknya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Harus ada dorongan fiskal yang kuat dari provinsi agar percepatan pembangunan bisa tercapai,” ujar Iwan, politisi dari Fraksi PKS, Senin (22/9).
Menurutnya, tantangan pembangunan di Jawa Barat masih cukup besar, salah satunya karena masih tingginya ketimpangan antarwilayah. Data BPS Jawa Barat tahun 2024 mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa kabupaten seperti Garut dan Cianjur masih di bawah rata-rata provinsi yang berada di angka 72,29.
Baca juga: Viral Menpar Widiyanti Minta Air Galon untuk Mandi, Warganet Ramai Mengkritik
Iwan menyebut bahwa warisan semangat pembangunan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, harus didukung oleh semua perangkat dinasnya, terutama dalam sektor infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, serta perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Rutilahu dan Pendidikan Jadi Prioritas
Dalam konteks program Rutilahu, Iwan mengusulkan agar alokasi bantuan ditingkatkan dan disesuaikan dengan data riil di lapangan. Saat ini, Pemprov Jabar tengah merancang bantuan sebesar Rp40 juta per unit untuk renovasi rumah tidak layak huni, dengan prioritas di daerah yang memiliki angka kemiskinan ekstrem tinggi seperti Indramayu dan Karawang.
“Program Rutilahu bukan sekadar pembangunan fisik, tapi juga bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat menengah ke bawah. Ini harus kita perjuangkan bersama. Harus ada keberanian mencabut peraturan sebelumnya yang menjadi kendala,” tegasnya.
Sektor pendidikan pun tak luput dari perhatian. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat, masih terdapat lebih dari 1.500 ruang kelas SMA/SMK dalam kondisi rusak sedang hingga berat. Iwan berharap bantuan infrastruktur pendidikan dapat menjadi bagian integral dari kebijakan keuangan provinsi.
