Kota Bogor, Denting.id – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, bersama Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, meninjau Dapur SPPG (Sentra Pangan Bergizi) di Gang Selot pada Jumat (17/10/2025).
Peninjauan ini bertujuan memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan baik, mulai dari proses produksi di dapur SPPG hingga distribusi ke SDN Polisi 2, SMPN 1, dan SMAN 1. Selain itu, peninjauan ini menjadi ajang evaluasi terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta aspek kebersihan dan kesehatan lingkungan dapur.
Komitmen Pemkot: Mobil Sampah Khusus dan Sertifikasi SLHS
Jenal Mutaqin menyampaikan bahwa Pemkot Bogor berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan MBG. Ia juga memastikan dapur SPPG berjalan sesuai standar kesehatan dan kebersihan lingkungan.
“Tadi kita susah melakukan survei dapur SPPG dan lumayan bagus ya. Semua pegawainya, termasuk tadi puskesmas, saya tekankan untuk dicek kesehatan para pegawainya, karena durasi masaknya itu lumayan lama,” ujar Jenal Mutaqin.
Wakil Wali Kota menambahkan, Pemkot Bogor akan menyediakan fasilitas pendukung pengelolaan sampah dapur. “Nanti akan kami sediakan mobil khusus sampah dapur MBG setiap kecamatan satu unit. Itu bentuk komitmen kami dalam mendukung program MBG dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan dan penanganan lingkungan hidup di Kota Bogor agar lebih terjaga,” jelasnya.
Jenal Mutaqin menyebutkan, saat ini enam dapur SPPG di Kota Bogor telah memiliki sertifikasi Standar Lingkungan Hidup Sehat (SLHS). Ia menegaskan Pemkot akan terus meningkatkan kualitas dapur, melatih pengelola untuk meraih SLHS, dan memeriksa kesehatan berkala (termasuk rapid test) bagi seluruh pegawai.
Menteri LH Tegaskan Lingkungan Tak Kenal Toleransi
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengapresiasi pelaksanaan MBG dan kesiapan dapur SPPG di Kota Bogor yang dinilai baik dan terkoordinasi. Ia menyebut MBG bertujuan meningkatkan kapasitas anak-anak menuju Indonesia Emas.
Hanif menyoroti tata kelola limbah dan sampah dapur SPPG yang dihasilkan dalam jumlah besar harian. “Satu layanan minimal dua ribu sampai tiga ribu lima ratusan. Ini setiap hari menimbulkan timbulan sampah yang tidak kecil,” tuturnya. Kementerian LH pun memberikan dukungan berupa petunjuk penanganan limbah kepada BGN untuk diteruskan ke seluruh SPPG.
Meskipun kementerian mengedepankan pembinaan bagi pengelola SPPG, Hanif menuntut ketegasan pemerintah daerah dalam pengawasan. Ia menekankan bahwa lingkungan tidak mengenal toleransi.
“Kalau bicara lingkungan, tidak boleh ada toleransi. Sedikit toleransi yang kita berikan, maka sebesar itu kerusakan yang kita mungkin timbulkan. Jadi ketegasan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor menjadi kunci utama pengelolaan sampah dan limbah yang berkelanjutan,” Tutupnya.
