Jakarta, Denting.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi nasional harus berjalan dengan prinsip keadilan bagi daerah dan masyarakat lokal. Ia menekankan, pembangunan industri turunan sumber daya alam tidak boleh hanya menguntungkan investor besar atau terpusat di Jakarta.
“Hilirisasi ke depan itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) daerah, dan masyarakat daerah. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” ujar Bahlil di Jakarta, Minggu (26/10/2025).
Menurut Bahlil, hilirisasi harus menciptakan nilai tambah keekonomian yang besar bagi daerah, sekaligus memperkuat kolaborasi antara investor, pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta masyarakat.
“Tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ia mencontohkan keberhasilan program hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 20 persen—jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 6 persen.
“Ini adalah bukti bahwa hilirisasi mampu menjadi motor penggerak transformasi ekonomi daerah,” katanya.
Bahlil menilai hilirisasi menjadi strategi penting dalam mengubah struktur ekonomi nasional dari sektor berbasis jasa dan konstruksi menuju sektor industri. “Kalau ini konsisten kita lakukan, insya Allah kita akan menuju apa yang sudah ditargetkan, yakni menjadi salah satu negara dengan GDP masuk 10 besar dunia pada 2045,” tuturnya optimistis.
Lebih lanjut, Bahlil menyebut pemerintah tengah menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang, termasuk pengembangan industri baru setelah aktivitas pertambangan berakhir. Langkah ini, kata dia, penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi daerah agar tidak bergantung pada sumber daya alam yang terbatas.
Kementerian ESDM juga memastikan bahwa seluruh kebijakan hilirisasi akan dijalankan berdasarkan prinsip pemerataan manfaat dan pemberdayaan masyarakat lokal. “Upaya ini menjadi bagian dari implementasi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Bahlil.
Sementara itu, terkait sektor energi, Bahlil mengungkapkan bahwa hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) akan dimulai pada tahun 2026. Proyek ini digadang-gadang menjadi substitusi impor LPG nasional yang saat ini mencapai 6,5–7 juta ton per tahun.
“Sekarang dari pra-feasibility study (FS) sedang difinalisasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dari 18 proyek hilirisasi yang ada, salah satunya adalah DME,” ujar Bahlil usai menghadiri acara Anugerah Subroto di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Ia menyebutkan, teknologi yang akan digunakan dalam proyek hilirisasi DME masih dalam tahap penentuan, dengan dua kandidat utama yakni China dan Eropa. “Tahun depan mulai. Mitranya nanti dengan Danantara. Teknologinya bisa dari China atau Eropa—mana yang paling efisien,” tandasnya.
Baca juga : Menteri Brian Yuliarto Dorong Kolaborasi dan Inovasi untuk Angkat Universitas Indonesia ke Kelas Dunia
Dengan langkah ini, pemerintah berharap hilirisasi tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi ekonomi baru yang berkeadilan, berkelanjutan, dan membawa kemakmuran bagi seluruh daerah di Indonesia.
