Jakarta, Denting.id – Transformasi digital di sektor pertanahan kembali mendapat sorotan positif dari pelaku industri keuangan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa penerapan Sertifikat Elektronik bukan hanya memberi kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan efisiensi signifikan bagi dunia perbankan.
“Sertifikat Elektronik membuat data pertanahan lebih presisi, mudah ditelusuri, serta aman. Ini mempermudah proses pengecekan hingga pembuktian jaminan oleh pihak perbankan secara cepat dan tepercaya,” ujar Nusron dalam Focus Group Discussion (FGD) Digitalisasi Dokumen Pertanahan bagi Industri Perbankan, yang digelar di kantor OJK, Jakarta, Senin (17/11).
Landasan Modernisasi Layanan Pertanahan
Menteri Nusron menjelaskan bahwa digitalisasi sertipikat tanah merupakan bagian dari agenda besar modernisasi layanan pertanahan yang dilakukan ATR/BPN. Proses digitalisasi dikembangkan secara bertahap dan terukur dengan tetap mengedepankan aspek kepastian hukum.
“Digitalisasi dokumen pertanahan kami jalankan secara bertahap dan terukur. Tujuannya sederhana: memberikan kenyamanan kepada masyarakat serta keamanan bagi lembaga keuangan,” tegasnya.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, masyarakat dapat memperoleh pelayanan lebih cepat, sementara perbankan mendapat akses data yang lebih akurat untuk keperluan administrasi kredit, verifikasi jaminan, hingga proses Hak Tanggungan.
FGD Jadi Momentum Penyelarasan Antarsektor
FGD yang mempertemukan jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta pemangku kepentingan sektor keuangan tersebut menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat implementasi layanan digital ATR/BPN.
Peserta FGD menerima paparan lengkap mengenai manfaat Sertifikat Elektronik, proses verifikasi digital, hingga integrasi data pertanahan yang mendukung percepatan layanan Hak Tanggungan.
Dukungan Lintas Sektor Perkuat Ekosistem Digital
Menteri Nusron menyampaikan apresiasi kepada OJK dan pelaku industri keuangan yang terus mendukung agenda digitalisasi pertanahan. Ia menilai kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam mempercepat terwujudnya sistem pertanahan modern yang aman dan terpercaya.
“Dengan sistem elektronik, dokumen pertanahan tersimpan secara digital, minim risiko kerusakan fisik, serta dapat diverifikasi lebih cepat melalui basis data nasional,” jelasnya.
Baca juga: Menteri PPPA Kecam Aksi Gus Elham Ciumi Anak: Perilaku Tak Pantas dan Berpotensi Pelecehan
Digitalisasi pertanahan diharapkan menjadi fondasi memperkuat iklim investasi, memudahkan akses permodalan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekosistem layanan pertanahan yang lebih transparan, efisien, dan ramah teknologi.
