Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menilai penundaan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 telah menciptakan ketidakpastian yang merugikan buruh maupun pengusaha.
Menurutnya, buruh membutuhkan kepastian besaran upah baru untuk menyusun anggaran keluarga dan menghadapi inflasi, sedangkan pengusaha memerlukan angka UMP secepatnya untuk menghitung biaya produksi dan merencanakan bisnis tahun depan.
“Penundaan ini, meskipun bagian dari proses revisi aturan usai Putusan MK, tidak seharusnya sampai mengorbankan kepastian jadwal,” ujar Iwan Suryawan, Sabtu (22/11/2025).
Ia menegaskan bahwa kepastian jadwal menjadi kunci terciptanya hubungan industrial yang kondusif di Jawa Barat.
