Tanjungpinang, denting.id – Persoalan pengangguran di Kepulauan Riau (Kepri) dinilai masih bisa ditekan jauh lebih rendah. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyatakan optimistis karena provinsi perbatasan tersebut kini semakin berkembang dan dibanjiri investasi dari dalam maupun luar negeri.
Dengan tujuh kawasan ekonomi khusus (KEK) yang terus menyerap tenaga kerja, Nihayatul menegaskan perlunya pemerintah daerah mempersiapkan masyarakat lokal agar tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.
“Batam dan Kepri berkembang pesat. Warga lokal harus jadi mesin penggerak ekonomi, bukan cuma penonton,” ujar Ketua Tim Kunker Komisi IX itu dalam rapat bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Senin.
Ia mendorong pemerintah daerah dan pusat memaksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan pekerja lokal sesuai kebutuhan industri. Kepri yang 96 persen wilayahnya lautan dinilai memiliki potensi besar untuk melahirkan tenaga kerja unggul di sektor kelautan dan pengolahan sumber daya laut.
“Pelatihan pariwisata juga wajib diperbanyak,” tambahnya. Kepri dikenal sebagai salah satu penyumbang wisatawan mancanegara terbesar ketiga nasional.
Meski begitu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kepri yang berada di angka 6,8 persen membuat daerah ini menjadi urutan tertinggi kedua secara nasional setelah Papua. Namun Nihayatul meyakini separuh dari angka itu berasal dari pendatang.
“Kepri ini seperti gula, banyak semut yang datang. Tapi jangan sampai tempat ini berubah menjadi penampung warga yang datang tanpa keterampilan,” ujarnya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengamini bahwa derasnya arus pendatang menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka pengangguran. Menurutnya, posisi strategis Kepri—terutama Batam yang seluruhnya berstatus wilayah perdagangan bebas (FTZ)—menjadikannya magnet besar bagi investor sekaligus pencari kerja dari berbagai provinsi.
Namun banyak dari pencari kerja tersebut ternyata tidak memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri setempat.
“Ini yang kemudian berpengaruh langsung terhadap tingginya angka TPT,” kata Ansar.
Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan mekanisme pengaturan bagi pendatang yang ingin bekerja di Kepri, bukan untuk membatasi, tetapi agar mereka datang dengan kompetensi yang memadai.
“Tujuannya supaya pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan tenaga kerja kompeten bisa berjalan seimbang,” tegasnya.
Dengan investasi yang terus mengalir dan penguatan pelatihan kerja, Komisi IX menilai peluang menekan angka pengangguran di Kepri masih sangat besar—selama tenaga kerja lokal benar-benar disiapkan untuk bersaing.
