Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan bahwa pekerjaan rumah (PR) terbesar yang harus segera dituntaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah ketimpangan infrastruktur antarwilayah, khususnya di kawasan Jawa Barat Selatan (Jabar Selatan).
Menurut Iwan, masih banyak ruas jalan penghubung di Jabar Selatan yang kondisinya memprihatinkan, disertai minimnya pengembangan sentra ekonomi baru. Kondisi tersebut memicu kesenjangan pendapatan yang cukup lebar antara wilayah selatan dan bagian utara-tengah yang lebih berkembang.
Selain infrastruktur, isu lingkungan hidup—terutama terkait permasalahan Sungai Citarum—juga menjadi sorotan penting. Meski sejumlah program penanganan telah diluncurkan, pencemaran dari limbah industri dan domestik masih menjadi ancaman serius. Iwan menilai komitmen pendanaan serta pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak.
Ia juga menyoroti perlunya percepatan reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik di tingkat kabupaten/kota.
“Transparansi dan efisiensi layanan harus dipastikan agar masyarakat tidak lagi terkendala prosedur yang berbelit,” ujarnya.
Iwan mencontohkan dinamika penanganan Citarum yang sejak awal masa jabatan gubernur telah diatur melalui Pergub Gerakan Citarum Bersih (GCB). Namun implementasinya masih terbentur koordinasi lintas sektor dan keterbatasan anggaran di tingkat desa, sehingga hasilnya belum maksimal.
DPRD Jawa Barat, kata Iwan, terus mendorong Pemerintah Provinsi memprioritaskan penyelesaian PR-PR tersebut dalam sisa masa jabatan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu diarahkan pada proyek-proyek yang memberikan multiplier effect, terutama bagi masyarakat Jabar Selatan dan kelestarian lingkungan.
Harapan publik, tambahnya, kini tertuju pada kemampuan Gubernur Jawa Barat merangkai legacy yang kuat melalui penyelesaian ketimpangan di Jabar Selatan serta pemulihan Citarum. Kedua isu besar ini dianggap sebagai penentu keberhasilan pembangunan regional.
“Kami mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan. Namun, sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawal agar Pemerintah Provinsi dapat menuntaskan PR-PR yang ada. Kolaborasi eksekutif dan legislatif adalah kunci demi terwujudnya Jawa Barat yang adil dan makmur,” tegas Iwan.
Ia menutup dengan menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan harus bertumpu pada keseimbangan antara capaian yang sudah diraih dan keberanian mengatasi tantangan lama. Pengelolaan sumber daya air dan pemerataan infrastruktur menjadi janji yang wajib dituntaskan.
Tagar:
