Jakarta, denting.id – Di tengah meningkatnya curah hujan dan ancaman bencana hidrometeorologi di penghujung tahun, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bergerak cepat memperkuat penanganan bencana, terutama di kawasan Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Instruksi itu disampaikan melalui Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya seusai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
“Presiden minta dikoordinasikan dengan cepat, terutama program-program prioritas di lapangan. Sinergi kementerian harus dipercepat untuk menangani bencana,” kata Bima.
Pemerintah pusat memperkuat koordinasi menyusul peringatan BMKG yang menyebut November sebagai puncak cuaca ekstrem, dengan tingginya risiko banjir, longsor, dan dampak hidrometeorologi lainnya. Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka turut memperburuk kondisi sejumlah wilayah.
Kemendagri, ujar Bima, telah mengerahkan tim khusus ke kawasan rawan bencana, termasuk Sumatera Utara, Aceh, serta sejumlah wilayah lain yang mengalami peningkatan risiko.
“Kami pantau terus laporan terakhir dari daerah dan berkoordinasi intensif,” ujarnya.
Di Aceh, sembilan kabupaten/kota sudah menetapkan status darurat bencana, dengan Kota Langsa menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah hingga memaksa ribuan warga mengungsi. Sementara itu, di Sumatera Utara, 13 kabupaten/kota menghadapi dampak banjir bandang dan longsor yang kian meluas.
Peringatan dini cuaca ekstrem juga diterbitkan BMKG untuk provinsi lain, seperti Sumatera Barat, Riau, Jambi, serta beberapa wilayah di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
Bima menegaskan bahwa percepatan koordinasi lintas kementerian adalah kunci memastikan penanganan bencana berlangsung efektif. Langkah cepat menjadi prioritas pemerintah untuk meminimalkan dampak bencana yang kian meluas seiring perubahan cuaca.
