Jakarta, denting.id – Krisis kemanusiaan di Aceh kian memburuk. Hampir seluruh wilayah provinsi itu terendam banjir besar sejak awal pekan, memicu lumpuhnya komunikasi, akses darat, hingga suplai energi. Di tengah situasi darurat itu, Palang Merah Indonesia (PMI) mendesak pemerintah pusat untuk bertindak luar biasa dan segera mengirim bantuan skala besar.
Ketua Bidang Organisasi PMI yang juga Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, mengungkapkan kondisi Aceh saat ini jauh lebih parah dibandingkan pemberitaan yang beredar secara nasional. Ia telah berada di Aceh sejak Selasa (25/11) untuk agenda Musyawarah Provinsi PMI Aceh dan langsung menyaksikan dampak bencana yang hampir memutus seluruh aktivitas masyarakat.
“Tiga hal yang harus diprioritaskan: hidupkan kembali komunikasi darurat, sediakan energi cadangan, dan kirim logistik makanan siap saji melalui udara,” tegasnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Komunikasi Mati Total, Aparat Ikut Lumpuh
Sudirman menuturkan hampir seluruh Aceh mengalami pemadaman listrik total. Sejumlah menara telekomunikasi tumbang sehingga sinyal telepon maupun internet hilang selama beberapa hari.
“Polsek, koramil, puskesmas—semuanya tidak punya radio komunikasi yang hidup. Aparat benar-benar ‘lumpuh’ karena tidak bisa berkoordinasi,” ungkapnya.
Situasi itu diperparah dengan terputusnya jalan nasional. Perjalanan dari Takengon ke Banda Aceh yang biasanya hanya beberapa jam, kini berubah menjadi tiga hari akibat banjir setinggi lebih dari satu meter dan puluhan titik longsor.
Warga Bertahan dengan Inisiatif Sendiri
Di tengah kelumpuhan itu, warga Aceh bertahan dengan upaya mandiri: mengungsi ke masjid, saling berbagi makanan, hingga antre di warung kopi yang memiliki genset untuk mengisi daya ponsel.
“Pasar tutup, SPBU kehabisan solar, warung mulai kosong. Jika tak ada intervensi darurat dari pusat, Aceh akan menghadapi krisis pangan dan energi,” ujar Sudirman.
Pemerintah Provinsi Aceh baru menetapkan status darurat bencana pada Kamis (27/11) karena sebelumnya mereka sendiri tidak mengetahui skala kerusakan akibat putusnya komunikasi.
Butuh Helikopter dan Sistem Komunikasi Cadangan
Sudirman meminta pemerintah pusat segera mengerahkan helikopter untuk dropping logistik, mengingat akses darat tidak dapat diandalkan. Ia juga menekankan pentingnya mengaktifkan sistem komunikasi cadangan yang selama ini kurang mendapat perhatian.
Pengamat: Jangan Biarkan Krisis Tertutup Isu Politik
Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, turut menyoroti lambatnya respons pemerintah. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir secepat mungkin dalam situasi bencana.
“Jangan hanya fokus pada urusan ekonomi. Masalah kemanusiaan seperti ini harus jadi prioritas,” ujar Hendri.
Ia khawatir, jika penanganan tidak segera dilakukan, isu banjir Aceh bisa tenggelam oleh isu-isu politik lain.
“Jangan sampai kepentingan rakyat tertutup polemik-polemik lain seperti isu PT IMIP, misalnya,” tambahnya.
Situasi Mendesak, Respons Pemerintah Ditunggu
Dengan komunikasi terputus, energi kritis, pangan menipis, dan masyarakat bertahan sebisanya, Aceh membutuhkan tindakan cepat dan besar dari pemerintah pusat. Semua mata kini mengarah ke Jakarta, menanti langkah konkret untuk menyelamatkan jutaan warga dari krisis yang kian memuncak.
