Jakarta, denting.id — Isu penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatera mulai menguat seiring meluasnya dampak banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi sekaligus. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar memastikan bahwa opsi tersebut terbuka lebar.
“Kita tunggu. Nanti yang menentukan adalah kementerian/lembaga seperti BNPB dan kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK,” ujar Muhaimin di Jakarta, Sabtu.
Ketika ditanya apakah status bencana nasional memungkinkan diterapkan, Muhaimin tidak menampik. “Ya, mungkin. Mungkin saja,” jawabnya singkat.
Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera—mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat—mengalami bencana banjir dan longsor dalam beberapa hari terakhir. Situasi ini mendorong pemerintah pusat bergerak cepat.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah langsung mengirim bantuan sejak hari pertama bencana terjadi. “Kami sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan melalui jalur darat dan udara,” ujarnya dalam peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Jakarta.
Untuk mempercepat bantuan, Lanud Halim Perdanakusuma ditetapkan sebagai pusat posko penerimaan dan pengiriman bantuan bencana bagi wilayah Sumatera.
Baca juga : Korban Tewas Banjir Sumbar Melonjak Jadi 74, BNPB Akui Akses Komunikasi Lumpuh
