Bandung, denting.id — Di tengah merosotnya kepercayaan publik dan meningkatnya kasus korupsi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengingatkan bahwa jabatan administrasi publik bukan tempat bagi mereka yang sekadar ingin berkuasa, tetapi untuk sosok yang berkarakter kuat dan berwawasan kebangsaan. Pesan tegas itu disampaikan dalam kegiatan Menyapa Sahabat Kebangsaan bertema “Pemimpin Administrasi Publik yang Berintegritas dan Berwawasan Kebangsaan” di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Jumat (5/12).
Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, Anies Mayangsari Muninggar, mengungkapkan beratnya tantangan yang dihadapi administrasi publik Indonesia, mulai dari integritas hingga kepercayaan masyarakat.
“Pemimpin administrasi publik yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan adalah sosok yang menjadikan Pancasila sebagai jiwa, konstitusi sebagai kompas, dan NKRI sebagai rumah bersama,” ujar Anies dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Ia menegaskan bahwa integritas pemimpin harus tertanam dalam nilai kejujuran, akuntabilitas, dan etika. Adapun wawasan kebangsaan mencakup semangat nasionalisme, persatuan, hingga kesejahteraan rakyat.
Anies memaparkan data Transparancy International yang mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada 2024 berada di angka 37/100, menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara. “Data ini menunjukkan korupsi di sektor publik masih tinggi dan menjadi penghambat utama birokrasi bersih,” ujarnya.
Tantangan lainnya terlihat dari Statistik Penyidikan KPK 2024, di mana lebih dari 85 persen kasus korupsi berasal dari pengadaan barang/jasa, gratifikasi, dan penyuapan—sektor paling vital dalam pelayanan publik.
Dalam hal kepercayaan publik, data GoodStat 2025 menunjukkan 60 persen masyarakat “cukup percaya” pada lembaga negara, namun angka “sangat percaya” masih di bawah 25 persen. “Ini menunjukkan fondasi kepercayaan publik belum kokoh dan sangat bergantung pada integritas pemimpin,” tambahnya.
Anies menekankan bahwa negeri ini tidak hanya membutuhkan pejabat, tetapi pemimpin yang berani jujur, berani melayani, dan berani menjaga kehormatan negara. Ia meminta mahasiswa administrasi publik mempersiapkan diri sebagai penerus yang tidak hanya unggul akademis tetapi juga kuat secara moral dan nasionalisme.
Sementara itu, staf pengajar Departemen Administrasi Publik FISIP Unpad, Slamet Usman Ismanto, menyatakan bahwa pemimpin administrasi publik harus mampu memberi harapan dan menjadi teladan dalam setiap keputusan.
Menurutnya, kemampuan literasi data dan teknologi kini menjadi syarat wajib bagi calon pemimpin publik. “Keberhasilan ditentukan komitmen dan konsistensi, dan itu dibangun lewat kebiasaan, mentor, serta latihan. Masa depan bukan direncanakan, tetapi diciptakan,” tegasnya.
