Jakarta, Denting.id — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Mukhtarudin, mengumpulkan para pemimpin redaksi sejumlah media nasional di Jakarta, Selasa (16/12/2025). Pertemuan tersebut digelar untuk memperkuat dukungan media terhadap upaya pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
Mukhtarudin menegaskan bahwa media memiliki peran strategis, khususnya dalam konteks preventif atau pencegahan. Menurutnya, media sangat dibutuhkan untuk membantu Kementerian P2MI menyosialisasikan informasi kepada masyarakat, terutama terkait bahaya pekerja migran nonprosedural atau pemberangkatan yang tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan pemerintah.
“Media sangat membantu masyarakat untuk paham bagaimana prosedur menjadi seorang pekerja migran yang aman, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi,” ujar Mukhtarudin.
Ia berharap media dapat semakin aktif berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur resmi dan aman untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Dengan informasi yang tepat dan mudah dipahami, masyarakat diharapkan tidak lagi tergiur jalur keberangkatan ilegal yang berisiko tinggi.
“Terutama sosialisasi dan edukasi agar masyarakat tahu bagaimana menjadi pekerja migran itu. Dari situ tentu media bisa berperan, dan dari situ pula bisa dilakukan pencegahan pekerja migran nonprosedural,” katanya.
Selain sebagai sarana edukasi publik, Mukhtarudin menilai informasi yang disajikan media juga menjadi referensi penting bagi Kementerian P2MI dalam menjalankan tugas pelindungan pekerja migran Indonesia. Baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan, pemberitaan media dinilai dapat memperkuat langkah-langkah pemerintah dalam melindungi PMI.
Baca juga: Pemerintah Pusat Tanggung Penuh Perbaikan Jalan dan Jembatan Rusak di Malalak, Tegas Menteri PU
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan media, Mukhtarudin optimistis upaya pelindungan pekerja migran Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh, sekaligus menekan angka keberangkatan PMI secara nonprosedural.