Jakarta, Denting.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih terdapat sejumlah kementerian dan lembaga yang belum optimal dalam menyerap anggaran hingga menjelang akhir tahun 2025. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang belum terealisasi, meski ia belum merinci instansi mana saja yang memiliki tingkat serapan rendah.
“Saya belum lihat. Tapi ada, dan sebagian juga dibalikin. Ya tapi begitu lah, kita perkirakan biasanya memang hanya 95 persen dari APBN yang terserap,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Purbaya menjelaskan, jumlah kementerian dan lembaga dengan tingkat serapan anggaran di bawah 90 persen relatif sedikit. Proses evaluasi dan audit anggaran, kata dia, masih terus berjalan hingga akhir tahun sehingga angka final realisasi APBN belum dapat dipastikan.
“Ini kan belum selesai nih, masih jalan terus kan. Audit finalnya kita lihat kan di akhir tahun. Ini masih tanggal 15 Desember kan, mungkin ada penyerapan-penyerapan baru,” jelasnya.
Ia juga membenarkan bahwa beberapa kementerian telah mengembalikan sisa anggaran ke Kementerian Keuangan. Hingga pertengahan Desember, nilai pengembalian tersebut diperkirakan berada di kisaran Rp3,5 triliun hingga Rp4,5 triliun dan masih berpotensi bertambah.
“Tambah lagi sedikit mungkin (dari total Rp4,5 triliun),” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya tetap optimistis realisasi belanja pemerintah akan terus meningkat hingga akhir Desember 2025, sehingga penyerapan anggaran dapat mendekati target yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan juga menekankan pentingnya peran strategis anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia dalam memperkuat fondasi fiskal daerah. Melalui pengawasan anggaran yang lebih ketat serta dorongan perbaikan iklim investasi, DPRD dinilai menjadi ujung tombak “siasat fiskal” agar daerah semakin berdaya.
Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam Dialog Interaktif bertajuk “Siasat Fiskal demi Daerah Berdaya” pada forum Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahap II Tahun 2025.
Dalam kesempatan itu, Purbaya menyoroti kebocoran anggaran daerah yang dinilai menjadi hambatan utama peningkatan Transfer ke Daerah (TKD). Ia mengungkapkan kekecewaan Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik belanja daerah yang tidak disiplin.
“Rupanya, beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau begitu. Jadi, kalau sekarang saya bisa bilang lagi, ada Presiden, Pak Presiden, naikin. Pasti enggak dikasih,” ujarnya.
Purbaya menegaskan perbaikan tata kelola belanja daerah menjadi syarat mutlak agar pemerintah pusat dapat meningkatkan dukungan fiskal. Ia pun meminta seluruh pemerintah daerah segera membenahi disiplin anggaran.
“Perbaikilah cara Anda membelanjakan uang. Anggaranya, ada yang bocor-bocor, segala macam. Nanti kalau bagus, saya yakin triwulan ke-2 tahun depan akan jauh lebih banyak di sana,” tegasnya.
Ia memastikan siap menghadap Presiden untuk meminta revisi anggaran daerah jika disiplin fiskal berhasil diperbaiki.
Baca juga: Menteri P2MI Ajak Pemred Media Nasional Perkuat Edukasi dan Pelindungan Pekerja Migran
“Tapi tanpa perbaikan ekonomi maupun cara Anda membelanjakan uang, tidak pasti uang saya dikeluarkan,” pungkas Purbaya.
