Jakarta, denting.id – Cita-cita Indonesia Emas 2045 dinilai akan kehilangan makna jika keadilan bagi perempuan terus tertinggal dari nilai-nilai luhur Pancasila. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam Musyawarah Ibu Bangsa 2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Lestari menilai masih terdapat kesenjangan serius antara nilai Pancasila dan realitas yang dihadapi perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi itu, menurut dia, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut arah masa depan bangsa.
“Saat ini masih terdapat jurang yang lebar antara nilai-nilai Pancasila dan realitas yang dihadapi para perempuan dalam mendapatkan hak-haknya,” ujar Lestari dalam forum bertema Pulang ke Semangat 1928: Suara Perempuan untuk Indonesia Berkeadilan, Senin.
Perempuan yang akrab disapa Rerie itu menegaskan, seluruh pekerjaan rumah terkait keadilan gender harus segera diselesaikan jika Indonesia ingin benar-benar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia menilai persoalan yang dihadapi perempuan bersifat kompleks dan saling berkaitan, sehingga penyelesaiannya menuntut kerja bersama lintas sektor.
“Jika ketidakadilan ini terus dibiarkan, artinya kita sedang membiarkan masa depan bangsa kehilangan arah,” kata Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI.
Ia mengingatkan bahwa sejarah telah mencatat peran penting perempuan sejak Kongres Perempuan 1928. Kala itu, para perempuan bergerak memperjuangkan hak tanpa menunggu kesiapan, karena meyakini perjuangan demi masa depan bangsa tidak bisa ditunda.
Menurut Rerie, peran “ibu bangsa” sangat krusial dalam proses transformasi sosial untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Musyawarah Ibu Bangsa pun disebut sebagai upaya menghidupkan kembali semangat perjuangan perempuan 1928 dalam konteks kekinian.
Musyawarah Ibu Bangsa 2025 menghasilkan Manifesto Ibu Bangsa 2025 Menuju Indonesia Emas Berkeadilan 2045. Manifesto tersebut menegaskan tekad menjaga arah perjalanan republik agar Indonesia Emas tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan, welas asih, dan keberlanjutan kehidupan.
Dalam manifesto itu ditegaskan bahwa perempuan adalah penjaga kehidupan, penentu arah peradaban, dan pilar keadilan sosial. Pembangunan tanpa keadilan gender dinilai sebagai pembangunan yang timpang dan rapuh.
Manifesto tersebut juga memuat komitmen untuk menghapus segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, mewujudkan keadilan ekonomi serta pengakuan kerja perawatan, memastikan kepemimpinan dan representasi perempuan yang setara, hingga melindungi tubuh perempuan, bumi, dan ruang hidup dari perusakan dan krisis iklim.
Dengan mengusung semangat Feminisme Pancasila, para peserta Musyawarah Ibu Bangsa menyatakan kesiapan untuk berdiri, bersuara, dan bertindak sebagai penjaga nurani republik menuju Indonesia Emas Berkeadilan 2045.
Sejumlah tokoh nasional hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Stella Christie, anggota DPR RI Nurul Arifin, Ketua KPPI Kanti W. Janis, serta perwakilan KPPRI Badikenita Br Sitepu.
Baca juga : Jejak Peradaban Abad ke-9 Kembali Pulang, Indonesia Terima Replika Prasasti Nalanda
Baca juga : Prabowo Ungkap PR Besar Perumahan: 29 Juta Warga Indonesia Masih Tak Punya Rumah
