Jakarta, Denting.id – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional pada tahun 2025. Pengumuman tersebut disampaikan Presiden pada 7 Januari 2026, menandai capaian besar pemerintah yang dinilai berhasil mewujudkan swasembada beras hanya dalam waktu satu tahun.
Presiden Prabowo memandang capaian tersebut sebagai hasil kerja keras kabinet dan seluruh jajaran pemerintah. Ia menyebut target awal swasembada pangan yang ditetapkan selama empat tahun berhasil dipercepat menjadi satu tahun.
“Waktu saya dilantik jadi Presiden, memang saya beri target empat tahun swasembada beras, swasembada pangan. Saudara-saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak, sehingga yang tadinya empat tahun, saudara berikan kepada bangsa dan negara satu tahun kita sudah swasembada,” demikian pernyataan Presiden Prabowo yang disampaikan kembali oleh salah satu pemrakarsa 98 Resolution Network, Eli Salomo Sinaga.
Eli Salomo menegaskan, pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
“Kita telah berhasil mencapai swasembada beras dalam waktu tidak kurang dari satu tahun. Kami optimistis Indonesia akan mencapai swasembada pangan nasional. Together we will rise,” ujar Eli Salomo.
Menurut Eli, komitmen kuat Presiden Prabowo tercermin dari berbagai kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah. Salah satunya adalah Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 73/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Swasembada Pangan.
“Jangkauan kerja Satgas ini sampai ke kabupaten dan kota hingga petugas lapangan. Strategi utamanya adalah peningkatan produksi melalui optimalisasi seluruh sumber daya lahan yang tersedia serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten,” jelas Eli yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persaudaraan 98.
Ia menambahkan, pemerintah juga melakukan berbagai terobosan regulatif untuk mengatasi hambatan yang selama ini dinilai menghambat produksi pangan nasional.
“Terobosan kebijakan ini cukup optimal dalam perencanaan, koordinasi, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi menyeluruh terhadap capaian program swasembada pangan,” ujarnya.
Eli Salomo menyebutkan, dampak nyata dari kebijakan tersebut antara lain penurunan harga pupuk hingga 20 persen serta peningkatan volume pupuk hingga 700 persen, seiring pembangunan tujuh pabrik pupuk baru oleh pemerintah.
Di sisi pengawasan, pemerintah juga mencabut sekitar 2.300 izin usaha di sektor pertanian karena melanggar aturan dan melakukan permainan harga. Bahkan, sebanyak 192 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus pangan.
Dampak lainnya adalah peningkatan luas lahan pertanian. Pada periode Oktober hingga Desember 2025, luas lahan pertanian tercatat meningkat sekitar 500 ribu hektare dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
Baca juga: Kunjungan Prabowo ke IKN Jawab Spekulasi Proyek Mubazir
Selain itu, Eli Salomo mengutip data Kementerian Pertanian yang menunjukkan bahwa produksi pangan nasional secara bertahap terus mengalami peningkatan, seiring implementasi kebijakan swasembada pangan yang dinilai semakin terintegrasi dan terukur.
