Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menekankan pentingnya peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam memperkuat proyeksi pendapatan daerah sebelum pemerintah mengambil kebijakan pinjaman daerah.
Menurut Iwan, proyeksi pendapatan yang akurat menjadi fondasi utama dalam menentukan kemampuan fiskal daerah, sehingga kebijakan pinjaman tidak menimbulkan risiko keuangan di kemudian hari.
“Pekerjaan mereka rutin, tinggal bagaimana mempercepat dan mencermati potensi pendapatan yang bisa ditingkatkan,” ujar Iwan, Selasa (20/1/2026).
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewisundari, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum pernah melakukan diskusi dengan pemerintah provinsi terkait opsi pinjaman daerah tersebut, sehingga belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh.
Namun demikian, Ineu mengingatkan bahwa pengelolaan perekonomian daerah yang tidak cakap berpotensi memicu ketidakpuasan publik yang berdampak luas.
Baca juga: Iwan Suryawan: Perda Jadi Payung Hukum Penguatan Kebijakan Pendidikan di Jabar
“Perekonomian daerah yang tidak cakap, yang berantakan, itu bisa memunculkan gelombang kemarahan publik. Ketidakpuasan publik dalam relasi dengan pemerintah itu bisa dimanifestasikan sebagai ketidakpuasan yang punya implikasi politik serius,” ujarnya.
