Jakarta, denting.id – Bencana banjir dan longsor yang kembali terjadi di sejumlah wilayah menjadi sorotan serius pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, penanganan banjir ke depan tidak bisa lagi bersifat parsial, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir.
Prasetyo menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Menurutnya, peristiwa longsor di Cisarua, Bandung Barat, yang menimbulkan korban jiwa menjadi peringatan penting akan dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
“Kami juga sekali lagi turut berduka cita atas terjadinya longsor di Cisarua, Bandung Barat yang menyebabkan jatuh korban. Ini menjadi bagian dari ke depan bagaimana kita mengantisipasi perubahan iklim dan cuaca, termasuk edukasi kepada masyarakat serta penguatan early warning system dari hulu sampai ke hilir,” ujar Prasetyo.
Terkait rencana pembentukan tim penanganan banjir di Pulau Jawa, Prasetyo mengungkapkan koordinasi lintas kementerian telah berjalan. Sejumlah pertemuan awal bahkan telah dilakukan secara informal untuk menyatukan langkah dan kebijakan.
Ia menegaskan, pemerintah tidak memulai penanganan nol. Pasalnya, beberapa kementerian telah memiliki rancangan dan desain penanganan banjir yang saling melengkapi dan siap diintegrasikan dalam satu kerangka kerja bersama.
“Di beberapa kementerian itu sudah ada rencana-rencana atau desain untuk mencari penyelesaian secara terintegralistik, dari hulu ke hilir,” jelasnya.
Selain persoalan banjir dan longsor, pemerintah juga menyoroti dampak bencana terhadap infrastruktur transportasi. Prasetyo menyebutkan, terdapat 16 titik rawan genangan di jalur kereta api wilayah utara Pulau Jawa yang kerap terendam saat curah hujan tinggi.
Kondisi tersebut, lanjutnya, kerap mengganggu layanan transportasi kereta api dan aktivitas masyarakat. Karena itu, pemerintah mendorong agar solusi penanganan banjir juga mencakup perlindungan infrastruktur vital secara menyeluruh.
“Setiap curah hujan tinggi, titik-titik tersebut tergenang dan mengganggu layanan masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api. Keinginan kita, semua ini ditangani secara terintegralistik,” pungkas Prasetyo.
