Menteri LH Akui Penanganan Sampah Laut Mahal, Pemerintah Fokus Bereskan dari Darat

Jakarta, Denting.id – Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI, Hanif Faisol Nurofiq, mengakui bahwa penanganan sampah laut membutuhkan biaya besar dan tidak mudah dilakukan. Hal ini disebabkan luasnya wilayah laut Indonesia serta kompleksitas karakter sampah yang telah tercemar air laut.

“Kalau sudah di laut, urusannya jadi mahal dan tidak karu-karuan. Di insenerator tidak bisa, karena ada kandungan garam yang bisa memicu dioksidifuran saat dibakar,” ujar Hanif di Makassar, Minggu (5/4/2026).

Menurutnya, persoalan sampah laut tidak bisa dilepaskan dari buruknya pengelolaan sampah di daratan. Saat ini, secara nasional, baru sekitar 25 persen sampah yang berhasil diolah, sementara sekitar 60 persen berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).

Artinya, masih ada sekitar 40 persen sampah yang tidak tertangani dengan baik dan berpotensi mencemari lingkungan, termasuk terbawa aliran sungai hingga ke laut.

Hanif menyebut, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di darat dapat diselesaikan pada 2029. Namun, dengan capaian saat ini, pemerintah masih harus mengejar sekitar 75 persen pengolahan sampah dalam beberapa tahun ke depan.

“Bapak Presiden minta sampah di darat selesai pada 2029. Sementara capaian hari ini baru 25 persen yang diolah, jadi masih banyak yang harus kita kejar,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian sampah di daratan terlebih dahulu sebelum memperluas penanganan ke wilayah laut.

Meski begitu, Hanif mengakui persoalan sampah laut, khususnya di wilayah kepulauan, masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Penanganannya pun tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah daerah.

“Sampah laut ini tidak bisa dibebankan kepada gubernur atau bupati/wali kota saja. Ini harus menjadi kerja bersama,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah telah melakukan penanganan sampah laut di Bali dengan melibatkan berbagai pihak. TNI dan Polri turut dikerahkan untuk membersihkan sampah laut secara rutin, terutama pada periode September hingga Februari.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga tengah memperkuat sinergi melalui tim nasional penanganan sampah laut, meski tantangan tetap besar karena luasnya wilayah perairan Indonesia.

Baca juga: Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap Kejanggalan dalam Draft Audit Internal

“Kita sebenarnya sudah punya tim nasional, tapi memang luasnya laut kita membuat penanganannya membutuhkan dukungan serius dari semua pihak, termasuk para gubernur,” pungkas Hanif.

Bagikan Artikel:

Mungkin Anda Menyukai