Ketua DPRD Bogor Siap Jalankan Instruksi Presiden soal Efisiensi Anggaran

KABUPATEN BOGOR (Denting.id) – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan komitmennya untuk menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. Saat ini, DPRD Kabupaten Bogor tengah memproses pelaksanaan efisiensi tersebut dengan menyesuaikan berbagai pos anggaran sesuai arahan pemerintah pusat.

Menurut Sastra Winara, terdapat sejumlah kegiatan yang akan dikurangi dalam rangka penghematan anggaran, seperti perjalanan dinas, konsumsi (makan dan minum), serta belanja alat tulis kantor (ATK). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan APBD tanpa mengganggu sektor-sektor prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan daerah.

“Hari ini, kami telah menyerahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyesuaikan anggaran sesuai instruksi presiden. Saat ini, semua sedang dalam proses penyesuaian,” ujar Sastra Winara usai menghadiri syukuran HUT ke-17 Partai Gerindra di DPC Gerindra Kabupaten Bogor, Kamis (6/2/2025).

Baca juga : Upaya Eliminasi TBC 2030: Kota Bogor Gencarkan Gerakan TOSS TBC

Lebih lanjut, Sastra menekankan bahwa efisiensi anggaran ini akan dilakukan secara selektif agar tidak menghambat program-program esensial yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Nanti kita hitung kebutuhan riilnya. Yang penting, efisiensi ini tidak mengganggu sektor-sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur pembangunan,”tandasnya.

Presiden Prabowo Instruksikan Efisiensi APBN dan APBD

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025, yang berisi instruksi penghematan Rp306,7 triliun dalam APBN 2025. Efisiensi tersebut mencakup belanja operasional dan non-operasional di seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bogor.

Dengan adanya kebijakan ini, DPRD Kabupaten Bogor memastikan komitmennya untuk mendukung langkah pemerintah pusat dalam pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.

Baca juga : Kementerian LH/Kepala BPLH Temukan Sejumlah Pelanggaran Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido

 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *