Jakarta, denting.id – Memperkuat kepastian hukum pemilu, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal justru dinilai mencederai logika konstitusi
Tag: mk
Ahli Hukum Hendri Jayadi: Putusan MK soal Pasal 251 KUHD Momentum Bentuk Lembaga Sengketa Asuransi
Bogor, Denting.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dinilai akan menjadi titik balik penting dalam
Putusan MK Soal Sekolah Gratis, Disdik Bogor Wanti-Wanti Dampak ke Sekolah Swasta
Bogor, denting.id – Euforia putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan gratis belum sepenuhnya bisa dirayakan oleh semua pihak. Di Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan (Disdik)
Putusan Sekolah Gratis dari MK Disambut DPRD Kota Bogor, Tapi Realisasinya Dinilai Butuh Skema Keuangan Serius
Bogor, denting.id – Wacana besar pendidikan gratis yang digaungkan Mahkamah Konstitusi (MK) resmi jadi mandat negara. Namun di lapangan, pemerintah daerah kini dihadapkan pada
Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Sistem Politik Indonesia Diharapkan Lebih Demokratis
Jakarta.Denting.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Putusan ini disampaikan
Cabub dan Cawabub Bogor Nomor Urut 02 Diduga Pecah Kongsi, Musyafaur Rahman Tidak Dilibatkan dalam Pencabutan Gugatan MK
Bogor,Denting.id – Perselisihan internal di tubuh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor nomor urut 02, Bayu Syahjohan – Musyafaur Rahman, mulai mencuat setelah
Menko Yusril Minta Semua Pihak Hormati Putusan MK Terkait PHP Pilkada 2024
Denting.id -Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera menyidangkan perkara hasil perselisihan (PHP) Pilkada 2024. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meminta
Perindo: Putusan MK soal “Presidential Threshold” Adalah Kemenangan Rakyat
JAKARTA (Denting.id) – Partai Perindo menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential
MK Hapus Presidential Threshold, Anwar Usman dan Yusmic Nyatakan Dissenting Opinion
JAKARTA (Denting.id) – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen