Jakarta, Denting.id – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, menegaskan bahwa Komisi III DPR RI tidak hanya fokus pada kasus-kasus yang viral di masyarakat. Menurutnya, anggapan bahwa Komisi III hanya mengawal kasus besar yang menjadi sorotan publik adalah keliru.
“Sebenarnya pembahasan-pembahasan (kasus besar) itu sudah dilakukan. Tetapi pembahasannya memang karena banyak ya, tidak bisa spesifik ya, ngomong penegakan hukum secara umum saja,” ujarnya saat di DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (19/12/2024).
Baca juga : Film “Norma Antara Mertua dan Menantu” Angkat Kisah Nyata Perselingkuhan Viral, Tayang 2025
Ia juga menjelaskan bahwa Komisi III secara rutin melakukan rapat kerja dengan pimpinan KPK maupun Kapolri. “Dengan pimpinan KPK juga sering ada rapat-rapat DPR dengan Komisi III. Dengan Kapolri juga sering,” sambungnya.
Sarmuji memberikan perhatian khusus terhadap kasus pemukulan oleh anak bos roti yang sempat menjadi viral di media sosial. Menurutnya, perhatian publik yang luar biasa terhadap kasus tersebut menjadi salah satu alasan Komisi III memberikan respons cepat.
Baca juga : Polemik Rumah Dijadikan Tempat Perayaan Natal di Cibinong Belum Temukan Solusi
“Ya mungkin karena perhatian publik menganggap itu sesuatu yang ya sudah. Tapi yang kayak, apa namanya, pemukulan oleh anak bos roti itu kan di media sosial memang luar biasa ya dan sudah direspons oleh Komisi III,” ungkapnya.
Meski demikian, Sarmuji menegaskan bahwa Komisi III tidak hanya menangani kasus-kasus viral saja. Semua kasus, termasuk yang tidak menjadi sorotan publik, tetap diawasi dan ditindaklanjuti oleh Komisi III.
Baca juga : Dishub Kota Bogor dan Satlantas Polresta Gelar Ramp Check Jelang Nataru
“Bukan (yang viral saja), kalau Komisi III memang pengawasan di situ. Sudah sering dilakukan pengawasannya. Tentang korupsi, macam-macam,” tuturnya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab kritik terhadap Komisi III yang dianggap lebih peduli pada kasus yang ramai di media sosial. Sarmuji menekankan bahwa pengawasan dan penegakan hukum tetap menjadi prioritas utama Komisi III.