Jakarta, Denting.id – Presiden Prabowo Subianto merespons cepat polemik penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) tahun 2024 yang menjadi sorotan publik.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa setelah melaporkan hal ini kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (10/3/2025), dipastikan bahwa Presiden akan segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait masalah tersebut.
“Sudah dilaporkan, nanti akan ada Instruksi Presiden,” kata Rini kepada wartawan.
Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci isi instruksi yang akan dikeluarkan oleh Presiden terkait penundaan pengangkatan CPNS 2024.
Wapres Gibran: Solusi Sudah Ada, Tinggal Tunggu Perkembangan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga memberikan tanggapan terkait isu ini saat mengunjungi SMAN 66 Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Gibran menyebutkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan solusi dan meminta para calon aparatur sipil negara (CASN) untuk bersabar menunggu perkembangan lebih lanjut.
“Sudah, sudah, sudah ada solusinya ya. Tunggu saja,” ujar Gibran, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Meski demikian, ia memastikan bahwa kementerian terkait akan segera memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang akan diambil pemerintah.
“Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang meng-update ya,” tambahnya.
Jadwal Pengangkatan CPNS dan PPPK Diundur
Sebelumnya, pemerintah telah mengagendakan pengangkatan CPNS dan PPPK secara serentak pada tahun ini. Namun, jadwal tersebut mengalami perubahan:
Pengangkatan CPNS 2024 diundur dari Maret 2025 menjadi 1 Oktober 2025
Pengangkatan CPPPK 2024 diundur dari Juli 2025 menjadi 1 Maret 2026
Baca juga : Empat Kebijakan Prabowo di Ramadan: Tiket Pesawat Murah hingga THR untuk Ojol
Baca juga : Kementerian Bertambah, Cek Info CPNS 2025 Berikut Langkahnya
Dengan langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, para CASN diharapkan tetap tenang dan menantikan pengumuman resmi dari pemerintah terkait kebijakan terbaru mengenai pengangkatan mereka.
