Bogor, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar), Ono Surono, menantang Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi (KDM) tidak pandang bulu menertibkan bangunan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya KDM membongkar tempat wisata Hibisc Fantasy yang dinilai jadi salah satu penyebab banjir.
“Saya tantang Gubernur Jawa Barat atau pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup membongkar bangunan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan dihijaukan kembali sesuai dengan fungsinya,” kata Ono, dikutip Sabtu (22/3/2025).
Menurut dia, setidaknya masih ada 10 lahan milik swasta yang belum dibongkar. Statusnya juga sama dengan Hibisc Fantasy.
Jadi ia melihat seharusnya bangunan yang melanggar lainnya diperlakukan sama, wajib dibongkar.
Puncak adalah salah satu destinasi wisata alam yang sangat penting bagi daerah ini, dan harus dilindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh pembangunan ilegal.
Baca juga: Fakta-Fakta Hibisc Fantasy Dibongkar Demul, Pernah Ditegur Tapi Terus Beroperasi
Pembongkaran sebaiknya tidak dilakukan secara sepihak dan harus melalui prosedur yang jelas. Pemilik bangunan swasta yang terlibat perlu diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan atau berkoordinasi dengan pihak berwenang. Pemerintah tidak bisa hanya menghancurkan tanpa ada solusi yang jelas. Harus ada pendekatan yang bijak, bukan hanya penindakan.
Dedi Mulyadi sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan tanpa izin di kawasan Puncak telah melanggar ketentuan yang ada dan berpotensi merusak keseimbangan alam. Ia juga mengingatkan bahwa kawasan Puncak harus tetap dijaga sebagai area hijau dan destinasi wisata yang ramah lingkungan. Dalam beberapa waktu terakhir, Dedi memimpin aksi pembongkaran sejumlah bangunan yang dianggap ilegal, meskipun hal ini menuai pro dan kontra di masyarakat.
Penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya fokus pada pembongkaran, tetapi juga memberikan solusi bagi warga yang terdampak. Pemerintah daerah bersama masyarakat dan pengusaha diharapkan dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.
Ini menekankan pentingnya dialog yang konstruktif antara pihak pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar masalah pembangunan ini dapat diselesaikan dengan win-win solution. Upaya kolaboratif seharusnya dapat menghasilkan kebijakan yang adil dan tidak merugikan pihak manapun.
Baca juga: Dirumorkan tak Manut Gubernur Demul, Kasatpol PP Bogor Klarifikasi soal Hibisc Fantasy
Baca juga: Gubernur Demul: BUMD Hanya Bendera, Hibisc Puncak Ternyata Dimodali Perorangan
