Jakarta, denting.id – Pemerintah pusat mempercepat pembangunan hunian bagi korban banjir di Aceh. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang secara khusus membahas progres pembangunan 600 unit hunian sementara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.
Rapat terbatas tersebut dibuka oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan dipantau melalui siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Kamis. Teddy menyampaikan rapat ini menjadi bagian dari peninjauan program besar pembangunan 15 ribu hunian sementara (huntara) yang dilaksanakan oleh BPI Danantara Indonesia.
“Rapat ini dihadiri 10 menteri Kabinet Merah Putih dan 15 direktur utama BUMN untuk meninjau 600 hunian dari total 15 ribu unit yang direncanakan akan dibangun Danantara,” ujar Teddy.
Selain mengevaluasi progres pembangunan hunian, rapat juga menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hadir dalam agenda tersebut Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi beserta jajaran.
Teddy menjelaskan, pembangunan 15 ribu hunian sementara akan tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh sebanyak 12 ribu unit, Sumatera Utara sekitar 2.000 unit, dan Sumatera Barat 500 unit.
Pada tahap awal, sebanyak 600 unit hunian sementara dibangun di Kabupaten Aceh Tamiang dan ditargetkan diserahkan kepada pemerintah daerah pada 8 Januari 2026.
Tak hanya hunian, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung bagi warga terdampak bencana. Bersamaan dengan penyerahan rumah, akan diserahkan pula taman bermain, jaringan wifi, 14 unit dapur umum, serta 120 unit toilet dan kamar mandi.
Presiden Prabowo Subianto pada Kamis juga melakukan kunjungan kerja ke Aceh Tamiang untuk meninjau langsung lokasi pembangunan hunian Danantara tersebut.
Dalam kunjungan itu, Presiden didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
