Aceh Tamiang, denting.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepemimpinan selalu beriringan dengan kritik, hujatan, bahkan fitnah. Namun, hal itu tidak boleh melemahkan tekad seorang pemimpin dalam mengabdi dan bekerja untuk rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam rapat terbatas bersama 10 menteri, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi di lokasi pembangunan Rumah Hunian Danantara, Aceh Tamiang, Kamis.
Prabowo menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang kerap memandang langkah pemerintah dari sudut negatif. Ia mencontohkan kritik yang muncul saat pejabat turun langsung ke lokasi bencana, yang dinilai salah baik ketika hadir maupun ketika tidak datang ke lapangan.
Menurut Presiden, kehadiran pemimpin di wilayah terdampak bukan untuk pencitraan, melainkan untuk melihat langsung kondisi riil, mengidentifikasi persoalan, dan menentukan langkah percepatan bantuan bagi masyarakat.
Dengan bertemu langsung kepala daerah, lanjut Prabowo, pemerintah pusat dapat memperoleh gambaran kebutuhan yang lebih jelas dan melakukan pengecekan di lapangan secara nyata.
“Pemimpin datang untuk melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, dan apa yang bisa kita percepat. Saya bertemu gubernur, beliau sampaikan kebutuhan, saya dengar langsung dan bisa saya cek,” ujarnya.
Prabowo menegaskan kepada para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah bahwa salah satu konsekuensi menjadi pemimpin adalah kesiapan menerima kritik, hujatan, dan fitnah. Namun, semua itu tidak boleh mematahkan semangat kerja.
Sebaliknya, kritik harus dijadikan bahan koreksi dan pengingat agar tetap waspada dalam menjalankan amanah. Presiden juga menekankan bahwa pendekatan kerja pemerintah berbasis pada bukti dan hasil nyata.
“Kita sekarang dalam rangka membuktikan. Menteri dan pejabat turun ke lapangan bukan untuk wisata, tapi untuk melihat, mencatat, memahami, dan mengambil keputusan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan bahwa tujuan utama pemerintah adalah meringankan dan mengurangi penderitaan masyarakat. Kritik dan komentar negatif dipandang sebagai dinamika yang wajar, namun tidak boleh menghalangi upaya mengurus kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Tugas kita adalah membantu saudara-saudara di lapangan. Di saat yang sama, nasib 280 juta rakyat Indonesia tetap harus kita urus secara nasional,” pungkas Prabowo.
