Bogor, Denting.id – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menghadiri pencanangan Gerakan Nasional Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Biru (Galang RTHB) yang diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Tebet Eco Park, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Gerakan ini merupakan tindak lanjut dari visi Presiden Prabowo Subianto melalui gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) guna menciptakan kota-kota yang lebih hijau, produktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Menko IPK AHY menegaskan bahwa ruang terbuka hijau dan biru bukan sekadar pelengkap estetika, melainkan kebutuhan mendasar untuk menekan emisi karbon dan mencapai target net zero emission. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, setiap daerah diwajibkan memiliki minimal 30 persen ruang terbuka dari total luas wilayahnya.
Tantangan keterbatasan lahan dan pembiayaan akan disiasati melalui integrasi rencana tata ruang wilayah serta skema kolaborasi pemanfaatan aset negara dan daerah.
Merespons hal tersebut, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyatakan rasa syukurnya atas keberadaan aset hijau legendaris seperti Kebun Raya Bogor dan Hutan Cifor seluas 57 hektare yang telah memperkuat posisi Bogor dalam kategori RTHB. Bahkan, Kota Bogor tercatat sebagai daerah pertama yang memiliki RTHB di kawasan Hutan Cifor.
Namun, Dedie memberikan catatan penting terkait beban pusat kota yang semakin berat akibat arus urbanisasi dan aktivitas daerah penyangga.
Dedie mengibaratkan posisi geografis Kota Bogor layaknya “telur ceplok” yang berada di tengah-tengah tekanan wilayah sekitar. Untuk itu, ia mengusulkan adanya kebijakan green belt (sabuk hijau) dan buffer zone (zona penyangga) agar beban lingkungan tidak hanya bertumpu di jantung kota.
“Posisi Kota Bogor yang seperti ceplok telur memerlukan green belt dan buffer zone untuk mengurangi tekanan dari daerah di sekitarnya,” ujar Dedie Rachim di sela kegiatan tersebut.
Mengenai pencapaian target 30 persen RTHB, Dedie memaparkan bahwa saat ini Kota Bogor telah hampir menyentuh angka 14 persen. Upaya peningkatan terus dilakukan melalui percepatan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari para pengembang perumahan.
Ia juga mengusulkan agar lahan pertanian berkelanjutan dapat dihitung sebagai bagian dari capaian RTHB. “Kami mengusulkan agar setiap daerah memiliki semacam green belt dan buffer zone sebagai bagian dari RTHB yang menjadi kewajiban semua pihak, baik pusat, daerah, maupun pengembang,” pungkasnya.
