Jakarta, Denting.id – Kanselir Jerman Friedrich Merz menilai Amerika Serikat belum memiliki strategi keluar yang jelas dalam konflik dengan Iran. Ia bahkan menyebut situasi tersebut membuat AS tampak dipermalukan oleh kepemimpinan Iran.
Dalam pernyataannya yang dikutip Reuters, Merz mengatakan hingga kini dirinya tidak melihat arah kebijakan konkret dari Washington untuk mengakhiri konflik. Ia menilai Iran justru tampil lebih kuat dari perkiraan dan piawai dalam proses negosiasi.
“Masalah dalam konflik seperti ini bukan hanya bagaimana masuk, tetapi juga bagaimana keluar,” ujar Merz saat berbicara di hadapan mahasiswa di Marsberg, Rhine Utara-Westphalia. Ia membandingkan situasi tersebut dengan pengalaman panjang AS di Afghanistan dan Irak.
Merz juga menyoroti peran Garda Revolusi Iran yang dinilainya memperkuat posisi Iran di tengah konflik. Menurutnya, ketidaksiapan strategi AS berpotensi memperpanjang ketegangan yang ada.
Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa pencabutan sanksi terhadap Iran masih terlalu dini. Ia menyebut sanksi diberlakukan sebagai respons atas kebijakan dalam negeri Iran dan hanya dapat dicabut jika terjadi perubahan mendasar.
“Kami harus melihat perubahan nyata terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pencabutan sanksi,” kata von der Leyen dalam pertemuan partai konservatif di Berlin.
Di sisi lain, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dijadwalkan memimpin rapat darurat pemerintah untuk membahas dampak ekonomi dari konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran. Pertemuan tersebut akan melibatkan Bank of England dan komite tanggap darurat nasional.
Starmer mengingatkan bahwa dampak ekonomi dari konflik ini bisa berlangsung cukup lama, terutama pada sektor energi. Ia menyoroti kenaikan harga bahan bakar sebagai salah satu konsekuensi yang mulai dirasakan masyarakat.
Baca juga: Iran Klaim Sebagian Besar Kekuatan Rudal Belum Digunakan dalam Perang Lawan AS
“Konsekuensi ekonomi dari situasi ini kemungkinan akan kita rasakan dalam waktu yang tidak singkat,” ujar Starmer.
