DEPOK, Denting.id – Investigasi dugaan keracunan yang dialami 20 siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, menghadapi kendala. Sampel susu yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut sudah dibuang oleh pihak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok tidak dapat melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel tersebut.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, mengatakan sampel makanan sebenarnya telah disimpan oleh pihak dapur. Namun, sampel tersebut dibuang setelah melewati batas penyimpanan 2 x 24 jam.
“Pihak dapur bilang sebetulnya setiap sampel makanan sudah disimpan, tapi karena sudah lewat 2×24 jam dan ada sampel lain yang harus disimpan, akhirnya dibuang. Jadi intinya Dinkes tidak menemukan sampel susu yang diduga penyebab keracunan,” kata Siswanto kepada Liputan6.com, Sabtu (10/10/2026).
Persoalan tersebut terungkap setelah DPRD Kota Depok memanggil pengelola dapur penyedia MBG dan sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Pemanggilan dilakukan menyusul laporan masyarakat mengenai sejumlah siswa yang diduga mengalami keracunan setelah menerima makanan dari program tersebut.
Menurut Siswanto, berdasarkan data yang diterima DPRD, terdapat 20 siswa yang mengalami gangguan kesehatan. Dari jumlah tersebut, 12 siswa dilaporkan mengalami kondisi yang relatif lebih berat.
Peristiwa itu terjadi pada 5 Oktober 2026. Siswanto menyebut seluruh siswa yang terdampak telah pulih dari gangguan kesehatan yang dialami.
Dugaan Mengarah pada Susu MBG
Dalam penelusuran awal, susu yang dibagikan kepada siswa menjadi salah satu dugaan sumber penyebab gangguan kesehatan tersebut.
DPRD Depok kemudian meminta penjelasan pengelola dapur SPPG mengenai kondisi dan kelayakan susu yang diberikan kepada para siswa.
“Kita konfrontir ke dapur SPPG, apakah susunya kadaluarsa atau ada kandungan lain. Ternyata tanggal expired-nya masih lama, tahun 2027,” jelas Siswanto.
Meski masa kedaluwarsa susu disebut masih berlaku hingga 2027, hal itu belum cukup untuk memastikan keamanan produk maupun menyingkirkan kemungkinan adanya kontaminasi.
Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk membantu mengidentifikasi penyebab kejadian. Namun, ketiadaan sampel susu membuat pengujian terhadap produk yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut terkendala.
Dengan demikian, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.
DPRD Depok Akan Periksa Dapur SPPG
Selain menyoroti kualitas makanan, DPRD Kota Depok juga memperhatikan kelengkapan perizinan operasional dapur penyedia MBG.
Siswanto mengungkapkan, dari 199 SPPG yang tercatat di Kota Depok, baru delapan yang disebut telah mengurus perizinan secara lengkap, terutama terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Menurutnya, kelengkapan perizinan berkaitan dengan aspek teknis operasional, termasuk sanitasi, pengelolaan lingkungan, dan kelayakan fasilitas dapur.
DPRD menilai aspek tersebut perlu mendapat perhatian untuk memastikan proses pengolahan dan penyediaan makanan bagi siswa memenuhi standar yang ditetapkan.
Selain itu, Ketua Satgas MBG Kota Depok, Chandra Rahmansyah, disebut menemukan masih adanya dapur SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menindaklanjuti temuan tersebut, DPRD Depok berencana melakukan inspeksi langsung ke dapur penyedia MBG di Kecamatan Cipayung. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kondisi operasional dapur sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
Siswanto menegaskan, seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan MBG harus menjalankan prosedur operasional standar (SOP), termasuk memastikan kualitas dan kelayakan makanan sebelum dibagikan kepada siswa.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan ahli gizi dalam memeriksa makanan yang akan didistribusikan.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap penyediaan MBG, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, hingga pendistribusian makanan kepada para penerima manfaat.
Editor : Linna Susanti
